1 juta warga Hong Kong demo tolak RUU ekstradisi

Protes besar-besaran berlangsung di Hong Kong pada Minggu (9/6). Mereka menentang RUU ekstradisi kontroversial yang akan memungkinkan China mengekstradisi buron dari kota itu.

Penyelenggara aksi, Civil Human Rights Front, mengklaim jumlah massa yang berpartisipasi dalam demonstrasi terbesar sejak penyerahan Hong Kong ke China itu mencapai lebih dari 1,3 orang. Sementara kepolisian Hong Kong menyebut jumlah pemrotes mendekati 240.000 orang.

Kritikus menegaskan bahwa RUU itu akan membuat siapapun di Hong Kong rentan untuk ditangkap oleh pihak berwenang China karena alasan politik atau pelanggaran bisnis yang tidak disengaja. Selain itu, RUU dinilai dapat merusak sistem hukum semi otonom Hong Kong.

RUU tersebut telat memicu kebuntuan politik, protes di komunitas bisnis yang biasanya pro-konservatif, dan bahkan pertengkaran fisik di badan legislatif kota serta kritik terhadap pemerintah Hong Kong oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Pemerintah mengatakan, RUU itu dirancang untuk menyumbat celah dalam hukum saat ini dengan memungkinkan Hong Kong untuk memutuskan berdasarkan kasus per kasus apakah akan mengirim buron ke wilayah di mana mereka tidak memiliki kesepakatan ekstradisi formal seperti Taiwan, Makau dan China. Di lain sisi, anggota parlemen menyatakan bahwa jaminan persidangan yang adil tidak akan menjadi bagian dari RUU tersebut.

Pendemo berkumpul di Victoria Park di pusat kota Hong Kong pada Minggu sore. Mereka mengibarkan spanduk dan mengenakan pakaian putih.

"Hong Kong, tidak akan pernah menyerah!," kata beberapa demonstran dan sebagian lainnya menyerukan Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mundur.

Sejumlah orang dilaporkan ditangkap. Polisi mengatakan mereka menggunakan semprotan merica terhadap para pengunjuk rasa untuk mendesak mereka membubarkan diri.

Sekitar pukul 22.30 waktu setempat, penyelenggara mengumumkan bahwa aksi telah berakhir. Pada Minggu malam, pemerintah Hong Kong mengonfirmasi aksi terjadi di seluruh pulau itu dan mengingatkan bahwa debat mengenai RUU tersebut masih akan berlanjut pada 12 Juni.

"Kami mendesak Dewan Legislatif untuk meneliti RUU itu dengan tenang, wajar dan penuh hormat untuk membantu memastikan Hong Kong tetap kota yang aman bagi penduduk dan bisnis," ungkap pemerintah Hong Kong.

Di sejumlah kota di Australia pada hari yang sama, sejumlah orang juga menggelar aksi untuk menentang hal serupa.

"Pawai serupa rencananya akan digelar di sejumlah kota-kota lain di seluruh dunia," ungkap kelompok politik Hong Kong Demosisto.

Pembunuhan turis jadi pemicu

Sebuah kasus pembunuhan di Taiwan, di mana seorang wanita Hong Kong diduga dibunuh oleh pacarnya saat tengah berlibur, dilaporkan telah memicu dipercepatnya pembahasan RUU ini. Saat ini, tersangka tidak dapat dikirim dari Hong Kong untuk diadili di Taiwan.

Namun, Taipei sendiri telah menegaskan akan menolak untuk bekerja sama lewat UU baru jika itu menempatkan warga negaranya dalam risiko diekstradisi ke China. Taiwan sebelumnya memiliki pengalaman di mana warga negaranya yang dituduh melakukan kejahatan di negara-negara yang tidak mengakui Taiwan secara diplomatik diserahkan ke China, meski mereka keberatan.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengungkapkan dukungannya bagi demonstrasi di Hong Kong. Dia mentwit, "Kami berdiri bersama seluruh warga #HongKong yang mencintai kebebasan. Di wajah-wajah mereka, kami melihat kerinduan akan kebebasan & diingatkan bahwa demokrasi yang diwujudkan dengan susah payah harus dijaga & diperbarui oleh setiap generasi. Selama saya jadi presiden, 'satu negara, dua sistem' tidak akan pernah menjadi pilihan."

We stand with all freedom-loving people of #HongKong. In their faces, we see the longing for freedom, & are reminded that #Taiwan’s hard-earned democracy must be guarded & renewed by every generation.

As long as I’m President, “one country, two systems” will never be an option. https://t.co/yYckfeNxw0 — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 9 June 2019

Bulan lalu, perwakilan dari Uni Eropa telah bertemu dengan Lam dan menyatakan keprihatinan atas RUU tersebut. Demikian pula dengan anggota Komisi Eksekutif-Kongres AS untuk China (CECC) yang memperingatkan Lam bahwa RUU itu dapat berdampak negatif terhadap hubungan AS dan Hong Kong.

Komunitas bisnis di Hong Kong biasanya mengambil sikap netral terhadap isu-isu politik yang kontroversial. Tapi kali ini mereka bersuara menentang RUU itu. Dalam upaya untuk mendapatkan dukungan mereka, pemerintah telah membatasi ruang lingkup pelanggaran yang dapat diekstradisi. Tetap saja, beberapa melihat itu masih belum cukup.

Kamar Dagang Amerika di Hong Kong memperingatkan minggu lalu bahwa ada terlalu banyak ketidakpastian di bagian mendasar dari undang-undang yang diusulkan untuk dapat disahkan dalam bentuk saat ini.

"Hong Kong tidak siap untuk melihat undang-undang ini disahkan dan kami tidak melihat mengapa undang-undang itu harus diloloskan ketika celah yang ingin ditangani telah ada selama 20 tahun," kata AmCham dalam sebuah pernyataan.

Namun juru bicara pemerintah Matthew Cheung mengungkapkan pembelaan.

"Tersangka dalam kasus pembunuhan Taiwan sedang menjalani hukuman untuk pelanggaran pidana lainnya di Hong Kong tetapi diperkirakan akan dibebaskan Oktober ini," kata Cheung. "Karena itu ada kebutuhan mendesak untuk memberikan dasar hukum atas bantuan yang ingin kami berikan ke Taiwan, sebelum (legislatif) masuk ke reses musim panas dari pertengahan Juli hingga Oktober."

Cheung tidak menanggapi kekhawatiran Taipei tentang RUU itu. 

Secara terpisah, Lam menegaskan tidak berdasar untuk menyatakan bahwa pemerintah Hong Kong hanya mengikuti instruksi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan menyerahkan buronan apa pun yang diinginkan.

Selama puluhan tahun Hong Kong menjadi bagian dari Inggris sebelum akhirnya diserahkan ke China pada 1997 dan berstatus daerah semi otonom melalui asas "satu negara, dua sistem".

Hong Kong memiliki sistem hukum mandiri yang dijamin saat Inggris menyerahkan kota itu ke China dan warga di sana menikmati kebebasan yang tidak dirasakan di China daratan. (CNN dan BBC)