sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

2 orang tewas dalam protes anti-RUU Kewarganegaraan di India

RUU Amendemen Kewarganegaraan (CAB) telah disahkan oleh Presiden India Ram Nath Kovind pada Kamis malam.

Valerie Dante
Valerie Dante Jumat, 13 Des 2019 15:50 WIB
2 orang tewas dalam protes anti-RUU Kewarganegaraan di India
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 271339
Dirawat 61628
Meninggal 10308
Sembuh 199403

Dua pengunjuk rasa ditembak mati polisi dan 11 lainnya cedera dalam protes anti-UU Kewarganegaraan kontroversial di Negara Bagian Assam pada Kamis (12/12). Hukum baru itu akan memudahkan minoritas nonmuslim dari Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan mendapat kewarganegaraan India.

Salah satu dari warga sipil yang terbunuh adalah Dipankar Das, pemrotes berusia 18 tahun.

RUU Amendemen Kewarganegaraan (CAB) sah menjadi UU setelah ditandatangani oleh Presiden India Ram Nath Kovind pada Kamis malam. Sebelumnya, UU tersebut lolos di majelis rendah pada Senin (9/12) dan juga mendapat dukungan di majelis tinggi pada Rabu (11/12) malam. 

UU itu ditentang keras masyarakat di negara bagian Assam dan Tripura.

Para pemrotes di Assam khawatir pemberian kewarganegaraan kepada umat Hindu dan migran lain dari Bangladesh akan membebani sumber daya mereka serta membahayakan gaya hidup tradisional masyarakat di negara bagian itu.

Banyak kritikus juga menentang sifat UU yang dinilai diskriminatif dan antimuslim. Mereka menyebut, ini adalah pertama kalinya India menjadikan agama sebagai pertimbangan memberikan status kewarganegaraan.

Puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan di Ibu Kota Guwahati pada Kamis, menentang jam malam yang diberlakukan pihak berwenang. Terjadi bentrokan keras dengan pasukan khusus dan polisi. Mereka menembakkan gas air mata ke arah pemrotes yang membakar mobil dan ban.

Di bawah UU baru, migran berlatar Hindu, Sikh, Jaina, Parsi, Kristen, dan Buddha dari tiga negara tetangga akan diberi kemudahan untuk mendapatkan kewarganegaraan India.

Sponsored

Pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan, UU tersebut bertujuan untuk melindungi minoritas yang menghadapi penganiayaan di negara asal mereka.

Namun, hal yang sama tidak berlaku bagi muslim. Negara-negara tetangga di mana muslim merupakan minoritas dan menghadapi penganiayaan, seperti Myanmar dan Sri Lanka, tidak dicantumkan dalam UU tersebut.

UU kontroversial tersebut dipandang sebagai isu yang sangat sensitif di Assam. Negara bagian itu telah lama bergumul dengan persoalan beban imigrasi dari Bangladesh.

Serikat Pelajar All Assam (AASU) memainkan peran penting dalam protes di negara bagian itu. Mereka menegaskan akan terus menggelar demonstrasi untuk menentang UU tersebut.

"Hukum ini tidak dapat diterima di Assam atau bahkan orang-orang di wilayah timur laut India. UU itu memiliki agenda untuk melakukan polarisasi seluruh populasi atas nama Hindu dan Islam," jelas pernyataan AASU.

Seorang demonstran di Assam mengatakan bahwa warga setempat tidak pernah menyetujui UU tersebut.

"Bagi kami ini tidak pernah tentang Hindu versus muslim, tetapi narasi politik pemerintah membuatnya seolah seperti itu. Upaya mereka akan gagal di Assam di mana Hindu, Kristen, muslim, dan semuanya hidup dengan damai," ujar dia.

Alasan Assam bergejolak

Protes di Assam tidak mengejutkan mengingat negara bagian itu merupakan salah satu wilayah paling kompleks dan multietnis.

Orang-orang Hindu berbahasa Assam dan Bengali tinggal di negara bagian itu. Sepertiga dari 32 juta penduduknya adalah muslim, jumlah tertinggi kedua setelah Jammu dan Kashmir.

Assam merupakan salah satu wilayah paling terfragmentasi dan bermasalah di India. Empat wilayah timur laut telah memisahkan diri dari Assam serta tiga kelompok suku di sana ingin melepaskan diri dan membentuk negara sendiri. Warga setempat kerap berselisih soal identitas kebangsaan dan kewarganegaraan. 

Urusan imigran ilegal dari Bangladesh juga menjadi perhatian serius di Assam selama beberapa dekade terakhir. Baik Hindu maupun muslim telah berhamburan masuk, beberapa melarikan diri dari penganiayaan atas nama agama dan yang lain mencari pekerjaan. Diperkirakan, sekitar empat hingga 10 juta imigran ilegal menetap di negara bagian tersebut.

Warga Assam merasa telah dikhianati oleh BJP yang berjanji untuk mendeportasi imigran ilegal di negara bagian itu.

"Banyak yang mendukung Partai Bharatiya Janata (BJP) dalam pemilu terakhir karena mereka berjanji akan membuat negara kita bebas dari imigran ilegal," tutur seorang pemrotes, Anupam Deka. "Namun, nyatanya sekarang melalui RUU ini, BJP ingin menjadikan imigran Hindu asal Bangladesh sebagai warga India." (The Guardian, Reuters, dan BBC)

Berita Lainnya
×
img