CEO Microsoft kritik UU Kewarganegaraan India

CEO Microsoft Satya Nadella mengkritik UU Kewarganegaraan baru yang disahkan oleh pemerintah nasionalis Hindu India bulan lalu. Para kritikus menilai, Undang-Undang Kewarganegaraan itu bertentangan dengan semangat konstitusi sekuler India.

UU, yang menjadikan iman sebagai dasar kewarganegaraan, telah memicu protes nasional terhadap pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi.

"Saya pikir apa yang terjadi menyedihkan, terutama sebagai seseorang yang tumbuh di sana ... Saya pikir itu buruk," kata Nadella kepada BuzzFeed dalam sebuah acara di New York.

"Saya akan senang melihat seorang imigran Bangladesh yang datang ke India menciptakan unicorn berikutnya di India atau menjadi CEO Infosys. Itu seharusnya menjadi aspirasi. Saya berharap apa yang terjadi pada saya di Amerika Serikat, terjadi pula di India."

Nadella tumbuh di Hyderabad, sentra teknologi di India yang merupakan pusat penelitian dan pengembangan Microsoft terbesar di luar AS.

"Saya sangat bangga dengan tempat asal saya ... Hyderabad. Saya selalu merasa itu adalah tempat yang sangat baik untuk tumbuh dewasa. Di sana kami merayakan Idul Fitri, Natal, Diwali," ujar pria usia 52 tahun itu.

Undang-Undang Kewarganegaraan 2019 (CAA) memudahkan jalan bagi imigran enam agama minoritas dari Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh yang teraniaya mendapatkan kewarganegaraan dengan catatan mereka harus masuk India sebelum 2015. Enam agama minoritas yang dimaksud adalah Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi dan Kristen.

Pemerintah India mengatakan bahwa Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh adalah negara mayoritas muslim, yang telah mengubah konstitusi mereka dalam beberapa dekade terakhir untuk mendeklarasikan Islam sebagai agama resmi. Karena itu umat Islam di negara-negara tersebut tidak mungkin menghadapi persekusi agama.

Microsoft mengunggah pernyataan Nadella di Twitter.

"Harapan saya adalah India, di mana seorang imigran dapat menggantungkan cita-cita mendirikan start-up atau bahkan memimpin perusahaan multinasional yang menguntungkan masyarakat India dan ekonomi pada umumnya," sebut pernyataan itu.

Statement from Satya Nadella, CEO, Microsoft pic.twitter.com/lzsqAUHu3I — Microsoft India (@MicrosoftIndia) January 13, 2020

CAA disebut-sebut bagian dari agenda supremasi Hindu pemerintahan PM Modi. Unjuk rasa yang berlangsung untuk memprotes UU Kewarganegaraan baru telah menewaskan lebih dari 20 orang. Demonstrasi dilaporkan masih berlanjut. (Al Jazeera)