logo alinea.id logo alinea.id

Donald Trump pilih walk out saat bahas penutupan pemerintahan

Donald Trump menilai pertemuannya dengan pimpinan Kongres dari Partai Demokrat hanya buang-buang waktu.

Valerie Dante
Valerie Dante Kamis, 10 Jan 2019 14:07 WIB
Donald Trump pilih walk out saat bahas penutupan pemerintahan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan walk out saat terlibat pembicaraan dengan pimpinan Kongres dari Partai Demokrat pada Rabu (9/1). Trump mengeluhkan bahwa pertemuan yang digelar di Gedung Putih itu hanya membuang-buang waktunya.

Pertemuan tersebut membahas pendanaan dinding perbatasan AS dengan Meksiko serta upaya menghentikan government shutdown atau penutupan pemerintahan yang telah berlangsung selama 19 hari. 

Shutdown dipicu oleh perselisihan Trump dengan Demokrat terkait pendanaan dinding perbatasan.

Pertemuan singkat Trump dengan Ketua DPR Nancy Pelosi dan pemimpin Senat dari Demokrat Chuck Schumer berakhir tanpa menghasilkan solusi.

Demokrat menyebut amukan Trump ini terjadi ketika Pelosi menolak pendanaan pembangunan dinding perbatasan milik sang presiden. Keinginan Trump untuk membangun dinding antara AS dan Meksiko sudah dia kumandangkan sebagai tema utama kampanyenya pada Pilpres AS 2016.

"Presiden AS merajuk," tutur Pelosi kepada wartawan. "Dia orang yang dapat mengatakan, 'Saya akan menutup pemerintahan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun jika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan.' Itu bukan cara kerja demokrasi."

Sementara itu, Schumer menilai amukan Trump ini menyedihkan dan tidak akan menguntungkan siapa pun.

Sponsored

"Kami ingin mencapai kesepakatan. Kami percaya pada keamanan perbatasan tapi kami memiliki pandangan yang berbeda tentangnya," imbuhnya.

Kegagalan perundingan tersebut memperkuat kemungkinan bahwa Trump akan mendeklarasikan keadaan darurat nasional demi melanjutkan pembangunan dinding perbatasan. Langkah ini dapat diambil jika Trump dan Kongres tidak kunjung menyepakati permintaan anggaran sebesar US$5,7 miliar untuk pembangunan dinding perbatasan.

Sebelum bertatap muka dengan Pelosi dan Schumer, Trump mengatakan bahwa dia berwewenang untuk mendeklarasikan keadaan darurat nasional yang akan mengizinkannya membangun tembok dengan dana militer. 

Wakil Presiden Mike Pence menuturkan bahwa Trump masih mempertimbangkan opsi itu.

Pence membela tindakan Trump yang walk out dari pertemuan dengan Demokrat. "Presiden menyatakan posisinya dengan sangat jelas pada hari ini, tidak akan ada kesepakatan tanpa tembok."

Tidak lama setelah pertemuan Gedung Putih bubar, DPR yang kini dikuasai oleh Demokrat meloloskan RUU untuk mengakhiri penutupan atas Kementerian Keuangan dan sejumlah lembaga pemerintahan lain yang berhenti beroperasi sejak 22 Desember 2018.

Sejauh ini tidak ada indikasi bahwa Senat, yang dikendalikan oleh Republikan, akan menyetujui RUU tersebut.

Demokrat ingin Republikan memilih antara mendanai Internal Revenue Service (IRS) milik Kementerian Keuangan yang harus bersiap untuk mengeluarkan pengembalian pajak bagi jutaan warga Amerika, atau tetap menutupnya akibat shutdown.

Merespons desakan ini, pemerintahan Trump mengatakan bahwa tanpa suntikan dana baru, IRS akan tetap melakukan pengembalian dana pajak.

Usai bertemu dengan Pelosi dan Schumer, Trump menghadiri jamuan makan siang dengan senator Republikan. Para senator menyatakan dukungan mereka atas tekad teguh Trump untuk mendapat pendanaan dinding perbatasan.

Ditanya apakah mendapat kesan dalam pertemuan bahwa penutupan akan segera berakhir, Senator Republikan Tim Scott mengatakan, "Menurut saya tidak. Saya pikir kondisi kita akan tetap seperti ini untuk sementara."

Taktik Demokrat

Pelosi merencanakan lebih banyak suara pekan ini yang akan mendukung penyediaan dana operasional lembaga pemerintahan mulai dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Agrikultur, hingga Kementerian Perdagangan dan Tenaga Kerja.

Mampu meloloskan RUU ini melalui DPR karena mayoritas anggotanya adalah Demokrat, Pelosi berharap beberapa senator Republikan akan mendukungnya dan meninggalkan keputusan kontroversial Trump terkait dinding perbatasan.

Manuver politik ini terjadi di tengah meningkatnya kecaman publik atas penangguhan sementara kegiatan pemerintahan. Penangguhan ini mengakibatkan PHK ratusan ribu pekerja federal.

Pada Kamis (3/1), Trump menyambangi perbatasan untuk menyoroti permasalahan imigrasi dan dalam pidato televisi prime-time pertamanya yang disiarkan dari Oval Office pada Selasa (8/1), dia menegaskan alasannya untuk membangun tembok perbatasan.

"Malam ini, saya bicara kepada Anda karena ada krisis kemanusiaan dan keamanan yang berkembang di perbatasan selatan kita. Setiap hari agen bea cukai dan patroli perbatasan menemukan ribuan imigran gelap yang mencoba memasuki negara kita. 

"Kita kehabisan ruang untuk menahan mereka dan kita tidak punya cara untuk segera mengembalikan mereka ke negara asalnya. AS dengan bangga menyambut jutaan imigran legal yang memperkaya masyarakat dan berkontribusi bagi bangsa kita. Namun, seluruh rakyat AS terluka oleh migrasi ilegal yang tidak terkendali. Itu menekan sumber daya publik dan menurunkan lapangan kerja serta upah," ungkap Trump dalam pidatonya.

Trump melanjutkan, "Perbatasan selatan kta adalah penyalur bagi sejumlah besar obat-obatan terlarang, termasuk metamfetamina, heroin, kokain dan fentanyl. Setiap minggu 300 warga kita terbunuh oleh heroin, 90% di antaranya dibanjiri dari perbatasan kita di selatan. Tahun ini, akan ada lebih banyak warga AS yang tewas akibat narkoba dibanding yang terbunuh dalam Perang Vietnam."

"Dalam dua tahun terakhir, petugas ICE (agen Imigrasi dan Bea Cukai) melakukan penangkapan 266.000 alien dengan catatan kriminal termasuk yang didakwa atau yang dinyatakan bersalah atas 100.000 penyerangan, 30.000 kejahatan seksual, dan 4.000 pembunuhan kekerasan. Selama bertahun-tahun ribuan orang AS telah dibunuh secara brutal oleh mereka yang secara ilegal memasuki negara kita dan ribuan nyawa lainnya akan hilang jika kita tidak bertindak sekarang. Ini adalah krisis kemanusiaan, krisis hati, dan krisis jiwa.

"Bulan lalu, 20.000 anak-anak migran secara ilegal dibawa ke AS, sebuah peningkatan dramatis. Anak-anak ini digunakan sebagai pion manusia oleh penyelundup keji dan geng bengis. Satu dari tiga wanita mengalami pelecehan seksual dalam perjalanan berbahaya melalui Meksiko. Wanita dan anak-anak adalah korban terbesar dari sistem kita yang rusak. Ini adalah kenyataan tragis imigrasi ilegal di perbatasan selatan kita. Inilah siklus penderitaan manusia yang ingin saya akhiri," ujar presiden ke-45 AS tersebut.

Perselisihan terkait pendanaan operasional pemerintah terjadi karena Kongres tidak mampu merampungkan pekerjaannya yang seharusnya selesai pada September 2018. 

Kongres hanya berhasil mengalokasikan 75% dana pemerintahan dengan tepat waktu, terutama dana bagi militer dan program yang berhubungan dengan kesehatan.

Petugas keamanan bandara dan pengontrol lalu lintas udara AS yang bekerja tanpa bayaran telah memperingatkan bahwa keamanan dan keselamatan terancam jika shutdown tetap diberlakukan. Tetapi pemerintahan Trump mengatakan kerja staf tetap memadai dan wisatawan tidak menghadapi penundaan perjalanan selama penutupan pemerintahan.

Pejabat serikat buruh mengatakan beberapa petugas Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) telah berhenti dari pekerjaan mereka karena penutupan pemerintahan. Banyak pekerja lainnya yang mempertimbangkan untuk mengambil langkah yang sama. (Reuters dan Politico)