Gugatan pada dokter soal aborsi di Texas menjadi ujian legalitas UU

Seorang dokter di Texas, Amerika Serikat (AS), Alan Braid, mengaku melanggar undang-undang (UU) aborsi baru di negara bagian telah digugat. Gugatan ini bisa menjadi ujian seberapa sah itu.

Braid menulis untuk Washington Post, bahwa ia telah melakukan prosedur aborsi pada seoarang wanita yang berada di tahap awal kehamilannya, tetapi berada dia luar batas baru negara bagian.

Akibat tulisannya tersebut, mantan pengacara di Arkansas dan Illinois mengajukan tuntutan hukum terhadapnya, Senin (20/9).

"Saya sepenuhnya memahami bahwa mungkin ada konsekuensi hukum, tetapi saya ingin memastikan bahwa Texas tidak lolos dari upayanya untuk mencegah pengujian UU yang secara terang-terangan inkonstitusional ini," tulisnya.

Oscar Stilley, mantan pengacara di Arkansas, memutuskan untuk mengajukan gugatan setelah membaca tulisan Braid. Dia menyatakan, dirinya tidak menentang aborsi, tetapi menuntut pengadilan untuk menguji legalitas UU baru tersebut. 

Dalam sebuah wawancara, Stilley mengungkapkan, UU tersebut melanggar hak konstitusional perempuan. Gugatan kedua datang dari Illinois, Felipe Gomez, yang menggambarkan dirinya sebagai "Penggugat Pro-Choice" dan mengklaim hukum itu illegal sebagaimana tertulis dan sebagaimana diterapkan.

Braid belum memberikan komentar terkait gugatan tersebut. UU tersebut mulai berlaku 1 September 2021, memberikan setiap individu hak untuk menuntut dokter yang melakukan aborsi melewati titik enam minggu. 

Di sisi lain, penyedia aborsi mengatakan, UU tersebut bertentangan dengan keputusan Mahkamak Agung (MA) tahun 1973 di Roe v Wade. Keputusan itu, menjelaskan wanita AS memiliki hak untuk melakukan aborsi sampai janin dapat hidup atau mampu bertahan hidup di luar Rahim. 

UU memberlakukan larangannya dengan pendekatan yang tidak biasa: UU ini memberdayakan setiap warga negara untuk menuntut siapa saja yang "membantu dan bersekongkol" dengan aborsi ilegal.

Kritikus, American Civil Liberties Union, mengatakan ini meninggalkan tanggung jawab untuk menegakkannya pada individu, bukan pejabat lokal atau negara bagian, dan dapat memunculkan "pemburu hadiah" yang memanfaatkan masalah ini. (Sumber: www.bbc.com)