Indonesia siap kembali maju jadi anggota Dewan IMO

Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku administrator maritim akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C 2024-2025. Sebab, keanggotaan Indonesia segera berakhir. 

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Arif Toha, mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga akan mencalonkan kembali sebagai auditor eksternal IMO 2024-2027. Alasannya sama, keanggotaannya bakal berakhir pada 2023.

"Untuk itu, acara kick-off meeting kali ini merupakan langkah awal untuk membahas materi persiapan serta strategi awal pemenangan dan penggalangan dukungan yang perlu ditempuh guna mewujudkan Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO," ujar Arif.

Proses pemilihan periode 2024-2025 akan dilaksanakan dalam salah satu agenda Sidang Majelis IMO ke-33, 27 November-6 Desember 2023.

Arif mengungkapkan, berdasarkan pengalaman pencalonan Indonesia pada periode saat ini, kampanye dilaksanakan kala pandemi Covid-19 berlangsung. Akibatnya, banyak tantangan yang dihadapi mengingat perlu strategi khusus dalam melaksanakan lobi. 

"Saya harapkan tim pemenangan dan tim lobi mulai sekarang sudah dapat bekerja dan bahan kampanye dapat segera disiapkan dengan mempertimbangkan tujuan utama, yaitu Indonesia dapat terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO dan external auditor IMO," tuturnya.

Menurut Arif, ada bebapa hal penting yang perlu disiapkan. Misalnya, strategi pemenangan yang efektif dan peta jalan (roadmap) kegiatan, yang meliputi rangkaian kampanye dan acara di dalam negeri dan luar negeri. 

"Setelah dua hal tersebut dapat disiapkan dengan matang, maka langkah selanjutnya adalah pembentukan tim pemenangan dan tim lobi serta penyusunan bahan kampanye, seperti aide memoire atau materi utama kampanye," jelasnya.

Dalam penyusunan strategi pemenangan, terang Arif, ada beberapa hal penting yang akan menjadi perhatian dan pertimbangan. Pertama, terkait Isu global di bidang pelayaran, seperti pandemi yang menyebabkan krisis pelaut, sidang COP 26 yang mendorong percepatan realisasi net zero emission, perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan krisis rantai pasok makanan dan energi dunia, perumusan Blue Safe Corridor oleh IMO untuk menyelamatkan kapal dan pelaut di daerah krisis serta Black Sea Grain Initiative oleh PBB guna membuka jalan distribusi bahan makanan dari Ukraina ke dunia

Kedua, peran aktif di organisasi. Arif mengklaim, Indonesia adalah salah satu inisiator resolusi penetapan pelaut sebagai pekerja kunci saat pandemi menyusul diadopsinya dokumen A/75/L.37 oleh Majelis Umum PBB pada Desember 2020 serta menjadi koordinator grup koresponden dalam penyusunan panduan menghadapi penelantaran pelaut, yang hasilnya tengah diteruskan untuk dibahas dalam kelompok kerja tripartit ILO–IMO.

"Hal penting lain yag harus menjadi perhatian adalah Implementasi instrumen-instrumen IMO, kepatuhan (compliance) terhadap instrumen-instrumen IMO dalam mempertahankan status white list dalam Tokyo MOU sebagai flag state dan status white list kepelautan terkait STCW dan MLC serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan di Indonesia," paparnya.

Kick-off meeting pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO dilaksanakan secara hibrida dan dihadiri perwakilan BPK, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sekretariat Kabinet (Setkab), Pushidrosal, Basarnas, Bakamla, KBRI London, dan unit kerja terkait di lingkungan Kemenhub.