Jokowi: Pemerintahan inklusif belum terwujud di Afghanistan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pemerintahan inklusif belum terwujdu di Afghanistan. Bahkan situasi kemanusiaan di sana memburuk di mana sekitar 23 juta rakyat Afghanistan terancam krisis pangan. Untuk itu RI memprioritaskan bantuan kemanusiaan.

"Kami berkomitmen memberikan bantuan, termasuk untuk bantuan kapasitas,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-13 di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (26/2021).

Presiden menyampaikan dua isu yang jadi perhatian Indonesia, yakni pemberdayaan perempuan dan kerja sama antarulama. Indonesia, jelas mantan Wali Kota Solo itu ingin berkontribusi melalui kerja sama Indonesia-Afghanistan Women Solidarity Network  untuk pemberdayaan perempuan ke depan.

“Kami juga siap memberikan beasiswa pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Kami akan terus lanjutkan upaya pemberdayaan perempuan Afghanistan melalui kerja sama dengan berbagai pihak,” jelasnya disitat dari laman presidenri.go.id.

Terkait kerja sama antarulama. Jokowi menyatakan Indonesia siap memfasilitasi dialog antar ulama. Pasalnya, Indonesia punya pengalaman pada 2018, saat Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama Afghanistan-Pakistan-Indonesia untuk mendukung proses perdamaian.

“Meskipun situasi Afghanistan sudah berbeda, namun ulama tetap berperan penting. Kami siap memfasilitasi dialog antara ulama, termasuk ulama Afghanistan,” pungkasnya.