Junta militer Thailand resmi bubar

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-ocha secara resmi mengundurkan diri sebagai kepala pemerintahan militer pada Senin (15/7). Pengunduran dirinya mengakhiri junta militer yang telah berkuasa di Thailand sejak 2014.

Dia menegaskan bahwa ke depannya, Thailand akan berfungsi sebagai negara demokrasi setelah selama lima tahun di bawah kekuasaan militer.

"Thailand sekarang sepenuhnya negara demokratis dengan sistem monarki konstitusional, beserta parlemen yang anggotanya dipilih rakyat," tegas Prayut.

Mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta 2014 itu tetap menjabat sebagai perdana menteri dengan dukungan sejumlah partai pro-militer di parlemen dan majelis tinggi yang dipilih oleh militer. Para kritikus menilai hal itu menghambat demokrasi dan mengabadikan peran politik militer dalam pemerintahan Thailand.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Prayut memuji junta militer yang menurutnya telah berprestasi di banyak bidang. Mulai dari mengatasi persoalan penangkapan ilegal atas ikan, perdagangan manusia, hingga menyelamatkan 12 anak laki-laki dan pelatih sepak bola yang terjebak di sebuah gua pada 2018.

Dia mengatakan, militer terpaksa mengintervensi pemerintah pada 2014 untuk memulihkan ketertiban setelah terjadinya serangkaian bentrokan dan protes penuh kekerasan.

Menurutnya, kini kondisi negara telah stabil dan oleh karenanya Prayut berjanji akan mencabut kewenangan junta militer.

"Seluruh permasalahan akan ditangani berdasarkan sistem demokrasi tanpa menggunakan kekuasaan khusus," kata Prayut.

Pekan lalu, Prayut menggunakan kewenangan junta militer terakhir kalinya untuk mencabut segala pembatasan yang sebelumnya diterapkan terhadap media. Dia juga menghidupkan kembali pengadilan sipil dan mengalihkan perkara-perkara pidana yang tadinya disidangkan di pengadilan militer.

Meski begitu, Prayut tetap mempertahankan wewenang aparat keamanan untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan tanpa syarat.

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn pekan lalu mengesahkan kabinet sipil baru Prayut yang terdiri dari koalisi 19 partai.

Prayut dan kabinet barunya akan disumpah pada Selasa (16/7). Mereka dijadwalkan untuk mempresentasikan kebijakan baru mereka di hadapan parlemen pada pekan depan.

Secara umum masyarakat Thailand tetap waswas menanti kinerja dari kabinet baru Prayut.

"Kami harus terlebih dahulu melihat hasil kerja mereka," ujar Noppawan Hiranpruk, seorang pedagang di pasar. "Tidak apa-apa melihat wajah-wajah lama asalkan mereka memiliki ide-ide segar untuk mewujudkan hal-hal baru."

Sumber : Reuters