Jutaan orang di India terancam kehilangan kewarganegaraan

India telah menerbitkan sebuah daftar yang dapat melucuti kewarganegaraan jutaan orang di negara bagian Assam, yang terletak di timur laut negara itu.

Daftar Warga Nasional (NRC) adalah daftar orang-orang yang tidak dapat membuktikan bahwa mereka datang ke negara bagian itu sebelum 24 Maret 1971, ketika Bangladesh didirikan.

India menerangkan bahwa daftar tersebut dikeluarkan untuk membasmi gerombolan imigran gelap Bangladesh. Namun di lain sisi itu memicu kekhawatiran di kalangan etnis minoritas di Assam. Demikian seperti dilansir BBC, Senin (30/7).

Takut memicu kekerasan, para pejabat menegaskan bahwa tidak seorangpun akan menghadapi tindakan deportasi segera. Bagaimanapun, ada proses banding yang panjang yang akan dilalui, meski itu berarti jutaan keluarga akan hidup dalam ketidakpastian sampai mereka mendapatkan keputusan akhir tentang status hukum mereka.

Salah satu yang cemas dengan dirilisnya NRC adalah Hasitun Nissa (47). Assam merupakan tempat di mana perempuan yang berprofesi sebagai guru sekolah itu menghabiskan masa kecil, belajar, menikah hingga akhirnya memiliki empat orang anak.

Nissa memprediksi kewarganegaraan India-nya akan dilucuti serta hak tanah, suara, dan kebebasannya berada dalam bahaya. Dia tidak sendiri. Sekitar empat juta orang Bengali, minoritas linguistik di Assam, juga merasakan hal serupa.

Sesuai dengan Assam Accord, sebuah perjanjian yang diteken oleh Perdana Menteri Rajiv Gandhi pada 1985, semua orang yang tidak dapat membuktikan bahwa mereka datang ke Assam sebelum 24 Maret 1971, akan dihapus dari daftar pemilih dan diusir.

Aktivis menilai NRC digunakan oleh dua pihak, yakni nasionalis Hindu dan kelompok garis keras Assam, untuk menyerang Bengali yang sebagian besar adalah muslim.

Seperti Nissa, ada banyak orang Bengali tinggal di sepanjang pinggiran sungai Brahmaputra. Dokumen mereka, meskipun ada, seringkali tidak akurat.

Para pejabat mengklaim terdapat orang Bangladesh yang secara ilegal berada dalam populasi Bengali. Dan pemeriksaan menyeluruh dokumen, menurut mereka, adalah satu-satunya cara untuk 'membersihkan'nya.

Juru kampanye Bengali Nazrul Ali Ahmed bersikeras menyebut bahwa NRC sepenuhnya melayani agenda lain.

"Ini bukan apa-apa kecuali konspirasi untuk melakukan kekejaman," kata Ali Ahmed.

"Mereka secara terbuka mengancam untuk menyingkirkan muslim, dan apa yang terjadi pada Rohingya di Myanmar, bisa terjadi pada kami di sini."

Kekhawatiran tersebut sempat coba diredakan oleh PM Narendra Modi yang menekankan bahwa NRC adalah upaya apolitis, yang diawasi oleh Mahkamah Agung sekuler negara itu.

Sementara itu, Siddhartha Bhattacharya, menteri hukum Assam, dan anggota Bharatiya Janata Party (BJP), partai yang berkuasa menegaskan, tidak ada keraguan atas nasib mereka yang tidak diakui kewarganegaraannya.

"Setiap orang akan diberi hak untuk membuktikan kewarganegaraan mereka," tutur dia. "Tetapi jika mereka gagal melakukannya, yah, sistem hukum akan mengambil jalannya sendiri."

Bhattacharya menjelaskan, itu berarti pengusiran dari India.

Isu ini dinilai lebih dari sekadar ancaman yang ditujukan untuk meningkatkan dukungan kalangan penganut Hindu bagi BJP jelang pemilu.

Sejauh ini belum ada prosedur deportasi yang dilakukan dan Bangladesh, yang sudah dibebani oleh krisis Rohingya, tidak menunjukkan tanda-tanda terbuka untuk menerima pengungsi baru.