sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Krisis Hong Kong: Trump ajak Presiden Xi Jinping bertemu

Lewat Twitter, pada Rabu (14/8), Trump menawarkan Presiden Xi Jinping pertemuan personal.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Kamis, 15 Agst 2019 10:14 WIB
Krisis Hong Kong: Trump ajak Presiden Xi Jinping bertemu

Donald Trump menawarkan pertemuan personal kepada Presiden China Xi Jinping untuk membahas krisis politik terburuk yang tengah melanda Hong Kong. Penawaran tersebut disampaikan Trump lewat Twitter.

"Saya mengenal Presiden Xi dengan sangat baik. Dia seorang pemimpin hebat yang sangat menghargai rakyatnya ... Saya tidak memiliki keraguan jika Presiden Xi ingin menyelesaikan masalah Hong Kong dengan cepat dan manusiawi, maka dia dapat melakukannya. Mau bertemu secara personal?," demikian twit Trump.

Pernyataan Trump itu muncul setelah protes yang semula ditujukan untuk menentang RUU ekstradisi namun belakangan berkembang menjadi seruan reformasi demokrasi mewarnai Hong Kong selama berminggu-minggu.

Bentrokan telah terjadi berkali-kali di sejumlah tempat, teranyar di Bandara Internasional Hong Kong pada Selasa (13/8) malam, setelah massa berhari-hari melakukan aksi damai di sana.

Pemerintah China telah mengecam demonstrasi, menyebutnya mirip aksi terorisme.

Secara terpisah, penasihat keamanan nasional AS John Bolton, memperingatkan China untuk melangkah dengan hati-hati atas Hong Kong karena rakyat AS mengingat dengan baik unjuk rasa Tiananmen 1989.

"Pengulangan tindakan keras militer seperti yang pernah terjadi atas aksi protes yang dipimpin mahasiswa pada 1989 di China akan menjadi kesalahan besar," imbuhnya. 

Sponsored

Paramiliter China berkumpul di dekat perbatasan

Sejumlah besar paramiliter China dilaporkan hanya beberapa mil jauhnya dari perbatasan Hong Kong dengan daratan China. Mereka dilaporkan berada di Shenzhen Bay Sports Center dan mengenakan seragam Kepolisian Bersenjata Rakyat (PAP) dan dilengkapi dengan perisai huru-hara serta pentungan.

PAP adalah paramiliter dengan 1,5 juta anggota yang secara rutin disebarkan pemerintah untuk memadamkan protes. PAP berada di bawah komando militer pusat China, yang dipimpin langsung oleh Presiden Xi Jinping.

Sejauh ini disebutkan belum ada indikasi bahwa China melakukan intervensi militer yang jika terjadi dinilai dapat memiliki dampak buruk pada ekonomi wilayah itu serta menimbulkan kemarahan internasional.

Hukum Dasar, konstitusi khusus Hong Kong yang berlaku sejak Inggris menyerahkan wilayah itu kepada China pada 1997, sangat jelas. Intervensi militer China hanya dapat dilakukan jika diminta oleh pemerintah Hong Kong, dan untuk tujuan menjaga ketertiban umum dan penanganan bencana.

Sebagian besar analis berpendapat opsi tersebut hampir tidak mungkin akan ditempuh Hong Kong, bahkan oleh pemerintah yang sangat pro-Beijing sekali pun. (BBC dan CNN)