Mantan atlet kriket Imran Khan diprediksi jadi PM Pakistan

Pemungutan suara di Pakistan telah dimulai di tengah bayang-bayang manipulasi dan kekerasan.

Hampir 106 juta orang yang terdaftar akan memilih anggota Majelis Nasional dan Majelis Provinsi. Pakistan memiliki empat provinsi, yaitu, Sindh, Balochistan, Punjab, dan Khyber Pakhtunkhwa.

Punjab merupakan provinsi terbesar dan kunci bagi pembentukan pemerintahan baru Pakistan, maka partai yang memperoleh mayoritas kursi di Punjab nyaris dipastikan akan berkuasa.

Menariknya, ada satu kota di distrik Chiniot di Punjab, yaitu Rabwah, yang nyaris 90 persen penduduknya memilih absen dalam pemilu. Sebagian besar mereka adalah Ahmadiyah.

Undang-undang pemilu Pakistan menempatkan Ahmadiyah dalam daftar pemilih terpisah yang mengategorikan mereka sebagai nonmuslim. Tokoh masyarakat Ahmadiyah menegaskan bahwa itu melanggar hak mereka untuk mengidentifikasi diri sebagai muslim.

"Ini tentang keimanan kami sehingga tidak ada kompromi untuk itu," tegas juru bicara komunitas Ahmadiyah Salim Ud Din.

Pemungutan suara dibuka pada pukul 08.00 waktu setempat dan akan ditutup pada pukul 18.00 waktu setempat. Terdapat 85.000 tempat pemungutan suara yang disediakan dengan penjagaan sekitar 800.000 anggota polisi dan militer.

Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) besutan mantan perdana menteri Nawaz Sharif (68) diprediksi akan kehilangan suara di Punjab menyusul banyaknya anggota partai yang beralih sebelum jajak pendapat, baik bergabung dengan Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dinakhodai eks bintang kriket Imran Khan (65) atau berjalan di jalur independen. 

Banyak pihak memprediksi PTI akan memenangkan pemilu, mendudukkan Khan di kursi perdana menteri Pakistan. 

Sejak awal, pemilu secara umum dilihat sebagai pertarungan sengit antara PML-N dan PTI.

Sharif yang pernah menjabat PM tiga kali belum lama ini secara in absentia divonis 10 tahun penjara dan denda delapan juta pound sterling atas tuduhan korupsi. Dia didiskualifikasi dari kursi PM oleh Mahkamah Agung tahun lalu setelah skandal Panama Papers mengungkap kepemilikan keluarganya atas sejumlah apartemen mewah di London.

Sharif dan putrinya, Maryam, ditangkap ketika mendarat di Lahore usai menjenguk istrinya di London pada awal bulan ini.

Maryam dikenakan tuduhan serupa dengan vonis lebih ringan, yakni tujuh tahun penjara dan denda dua juta pound sterling. Sidang banding mereka tidak akan diadakan hingga pemilu usai.

Saat ini, kepemimpinan PML-N dipegang oleh Shehbaz Sharif (66), saudara Sharif yang juga merupakan mantan gubernur Punjab.

Dukungan terhadap Khan dan PTI-nya dilaporkan meningkat dalam jajak pendapat. Pekan lalu, Khan menyatakan bahwa lawan-lawannya akan "kalah karena rekam jejak mereka" saat berkuasa. Khan membantah berkolusi dengan militer, pihak yang mendominasi kebijakan luar negeri dan keamanan Pakistan selama beberapa dekade terakhir.

Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang digawangi Bilawal Bhutto Zardari (29), putra mendiang Benazir Bhutto, diperkirakan akan berada di urutan ketiga sebagai partai pemenang pemilu. Partai ini menjanjikan untuk menciptakan "Pakistan yang damai, progresif, makmur, demokratis."

Merespons pemilu Pakistan, Komisi HAM mengatakan ada upaya terang-terangan untuk memanipulasi jajak pendapat.

Negara yang lekat dengan gejolak politik

Pakistan tidak asing dengan gejolak politik. Tak terkecuali dalam beberapa bulan terakhir. Contoh nyata adalah Sharif yang kini mendekam di penjara.

"Ketika seorang perdana menteri menolak tunduk dan melakukan perintah militer, mereka melengserkannya dengan empat hal, yaitu, fatwa agama yang menentangnya, menyebutnya pengkhianat, melabelinya sebagai teman India, atau mencapnya korup. Mereka menggunakan hal-hal tersebut untuk melawan setiap perdana menteri terpilih," jelas Maryam, putri Sharif.

Cengkeraman militer begitu kuat di Pakistan. Sementara, pemilu kali ini dinilai penting karena akan menandai untuk kedua kalinya pemerintah sipil menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil lainnya setelah menjalani masa jabatan penuh.

Faktanya, pelaksanaan pemilu Pakistan sarat kontroversi.

PML-N mengeluh karena dijadikan targetkan tindakan keras oleh lembaga keamanan dengan bantuan lembaga peradilan. Itu dinilai sebagai bentuk dukungan militer terhadap Khan dan PTI-nya.

Pada hari Minggu (22/7), seorang hakim di Pengadilan Tinggi Islamabad mengungkap hal senada. Ia menuduh bahwa organisasi Inter-Services Intelligence (ISI) mengintervensi sistem peradilan.

Beberapa kandidat PML-N juga mengaku bahwa mereka dipaksa untuk beralih ke PTI dan hampir 17.000 anggota partai menghadapi kasus kriminal karena dituduh melanggar aturan pemilu yang tidak ditentukan.

Menyuarakan keluhannya, media independen menuturkan bahwa ada upaya mencolok untuk memberangus mereka. Di lain sisi, terdapat kekhawatiran serius tentang partisipasi kelompok militan dalam proses pemilu. 

Terkait semua alasan ini, Komisi HAM mengatakan ada "banyak alasan" untuk mempertanyakan legitimasi dari pemungutan suara, "dengan implikasi mengkhawatirkan untuk transisi Pakistan ke demokrasi yang efektif".

Sumber: Al Jazeera, AP, dan Reuters