logo alinea.id logo alinea.id

Pantau kesepakatan dagang, China-AS buka kantor penegakan hukum

China dan AS telah terlibat dalam perang tarif sejak 6 Juli 2018.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Kamis, 11 Apr 2019 18:58 WIB
Pantau kesepakatan dagang, China-AS buka kantor penegakan hukum

China dan Amerika Serikat telah sepakat untuk mendirikan kantor-kantor penegakan hukum untuk memantau pelaksanaan perjanjian dagang, membuat terobosan yang membuka jalan untuk mengakhiri perang tarif.

Mekanisme penegakan dan pembentukan kantor tersebut telah menjadi rintangan utama kesepakatan antara kedua negara. China khawatir bahwa pemeriksaan kebijakannya oleh pejabat AS akan menjadi pelanggaran kedaulatan.

Tetapi perjanjian itu juga akan memungkinkan China untuk memantau perilaku AS, konsesi timbal balik, yang menurut para analis menunjukkan tekad dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan perdagangan.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin menuturkan bahwa dia melakukan pembicaraan telpon produktif dengan Wakil Perdana Menteri China Liu He pada Selasa (9/4) malam. Pembicaraan lain direncanakan berlangsung pada Kamis (11/4).

"Kami sudah cukup sepakat tentang mekanisme penegakan. Kami sepakat bahwa kedua belah pihak akan mendirikan kantor penegakan hukum yang akan menangani masalah yang tengah berlangsung," kata Mnuchin kepada CNBC pada Kamis seraya menambahkan bahwa masih ada masalah penting yang harus diatasi. "Kami benar-benar fokus pada eksekusi perjanjian tertulis."

Mnuchin menguraikan bahwa kesepakatan perdagangan mencapai lebih dari 150 halaman dan saat ini tengah dibahas. Tidak ada jadwal yang ditetapkan, tetapi dia berharap itu akan selesai dengan cepat.

China dan AS telah terlibat dalam perang tarif sejak 6 Juli 2018. Belakangan, keduanya setuju untuk menunda kenaikan tarif lebih lanjut setelah Donald Trump dan Xi Jinping bertemu pada Desember.

Sejak saat itu, kedua belah pihak terlibat dalam serangkaian negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan.

Sponsored

AS bersikeras bahwa segala kesepakatan dan janji reformasi oleh China harus dapat ditegakkan, dan sebuah mekanisme harus diadopsi untuk memantau kemajuan. Tetapi China telah menanggapi dengan kekhawatiran bahwa ini akan memungkinkan campur tangan AS dalam kebijakannya, dan bahwa AS masih dapat menaikkan tarif penalti kapan saja.

Mnuchin tidak menegaskan apakah para pejabat AS akan berkantor di China sebagai hasil dari perjanjian tersebut. Tetapi, para analis mengatakan kantor-kantor baru akan memungkinkan kedua belah pihak untuk meningkatkan komunikasi. 

"Ini merupakan perjanjian timbal balik yang dapat memfasilitasi konsultasi," kata Wang Huiyao, presiden think tank Centre for China and Globalisation. "China dapat menggunakan kantor tersebut untuk memantau apakah perusahaan-perusahaan China di AS didiskriminasi."

Yuan Zheng, seorang ahli hubungan China-AS di Chinese Academy of Social Sciences mengatakan, kesepakatan terkait kantor-kantor penegakan hukum itu tidak mengejutkan dan mengisyaratkan bahwa kedua belah pihak hampir menyelesaikan perundingan dagang.

"Selama ini, China tidak menentang mekanisme penegakan tetapi menolak pemantauan sepihak dari AS tentang masalah perdagangan," kata Yuan. "Mendirikan 'kantor penegakan hukum' adalah pengaturan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, dan itu juga memberi China cara untuk mengatakan bahwa kami juga berhak untuk memantau AS."