Partai pro-militer raih suara terbanyak dalam pemilu Thailand

Pada Kamis (28/3), Komisi Pemilu Thailand mengatakan sudah selesai menghitung seluruh surat suara. Hasilnya, partai loyalis Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, Palang Pracharat, berada di peringkat pertama dengan perolehan 8,4 juta suara.

Sementara partai oposisi utama, Pheu Thai, berada di peringkat kedua dengan 7,9 juta suara.

Meski begitu, Komisi Pemilu menyatakan bahwa pengumuman tersebut bukan hasil resmi pemilu. Mereka baru akan menyampaikan hasil resmi pada 9 Mei.

Komisi Pemilu tidak menyebutkan berapa banyak kursi yang didapatkan Palang Pracharat di majelis rendah.

Sebelumnya, komisi itu mengumumkan bahwa Pheu Thai memenangkan kursi paling banyak dalam pemilu perdana pascakudeta 2014. Mereka menuturkan Pheu Thai memenangkan 137 dari 350 kursi di majelis rendah. Sedangkan, Palang Pracharat meraih 97 kursi.

Kedua partai sama-sama mengklaim kemenangan dan menyatakan akan membentuk pemerintahan baru.

Komisi Pemilu didesak untuk mempercepat proses perhitungan suara dan mengatasi kekhawatiran yang meluas terkait adanya potensi penyimpangan pemilu.

Tidak hanya dikritik di media sosial, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia melontarkan desakan yang sama.

Pemilu Thailand memperebutkan 500 kursi di majelis rendah. Dari jumlah tersebut, 350 kursi akan diisi oleh partai pemenang dan sisa 150 kursi lainnya akan dialokasikan bagi partai kecil berdasarkan jumlah total suara yang mereka dapatkan.

Komisi menyampaikan adanya kemungkinan perubahan alokasi kursi karena mereka tengah menyelidiki keluhan di sejumlah daerah pemilihan.

Pada Rabu (27/3) Pheu Thai beserta enam partai politik pro-demokrasi lainnya membentuk koalisi untuk mengklaim mayoritas di majelis rendah. Mereka berniat menghalangi militer kembali memegang kekuasaan.

Bahkan jika koalisi itu berhasil mengamankan lebih dari 250 kursi majelis rendah, mereka kemungkinan tidak dapat membentuk pemerintahan karena terhalang sistem politik baru negara itu.

Junta menggunakan kekuasaan absolut untuk menulis ulang UU Thailand, termasuk membuat konstitusi baru dan menciptakan sistem pemilu yang merintangi jalan partai-partai yang tidak pro-militer.

Di bawah aturan baru, 250 anggota Senat atau majelis tinggi, yang anggotanya sepenuhnya dipilih oleh militer, akan bergabung dengan mejelis rendah untuk menentukan PM selanjutnya.

Partai tanpa dukungan dari Senat harus meraih 376 kursi untuk mengamankan posisi.

Pemilihan perdana menteri diperkirakan akan berlangsung pada Mei dan dengan dukungan dari Senat, PM Prayuth dinilai memiliki keuntungan besar. (South China Morning Post)