Polisi India tahan 100 pemrotes UU Kewarganegaraan antimuslim

Polisi menahan lebih dari 100 demonstran anti-UU Kewarganegaraan India dalam protes yang berlangsung di depan Benteng Merah, Kota Tua Delhi. UU yang disahkan oleh Presiden Ram Nath Kovind pada Kamis (12/12), dicap antimuslim. 

Mengutip keprihatinan hukum dan ketertiban pascaprotes yang diwarnai kekerasan selama sepekan terakhir, pihak berwenang telah memberlakukan larangan demonstrasi pada Kamis di beberapa bagian di ibu kota dan negara bagian.

Polisi di Uttar Pradesh, negara bagian yang berpenduduk paling padat, juga memberlakukan larangan unjuk rasa. Di Karnataka, yang ibu kotanya Bengaluru adalah rumah bagi banyak perusahaan teknologi multinasional, larangan diberlakukan sampai 21 Desember.

UU Kewarganegaraan yang baru membuka jalan bagi umat agama minoritas dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang telah menetap di India sebelum 2015 untuk memperoleh kewarganegaraan.

"Kami di sini untuk berdemonstrasi secara damai menentang UU ini," kata Mohammed Maz, seorang demonstran kepada Reuters ketika ditahan oleh polisi di depan Benteng Merah.

Para pengunjuk rasa menilai bahwa UU Kewarganegaraan merupakan langkah terbaru dari Partai Bharatiya Janata yang berkuasa untuk memarginalkan umat muslim, yang merupakan 14% dari populasi India.

"Jika tidak hari ini, kapan Anda membela negara Anda? ... Mari bergabung dengan pawai lagi untuk melawan UU Kewarganegaraan yang memecah belah. Datanglah ke Lal Quila (Benteng Merah) pada pukul 11.00," twit seorang akademisi yang juga politikus Yogendra Yadav.

Polisi Delhi menuturkan bahwa izin untuk mengadakan aksi telah ditolak atas alasan hukum dan ketertiban. Stasiun kereta, termasuk di Benteng Merah dan area universitas ditutup agar menghentikan pergerakan demonstran.

Pada Minggu, polisi dilaporkan menyerbu Jamia Millia University di New Delhi, menembakkan gas air mata dan menggunakan pentungan untuk membubarkan protes. Sejumlah orang terluka.

Kemarahan terhadap pemerintahan nasionalis Hindu pimpinan PM Narendra Modi meledak setelah serangkaian kebijakan yang dipandang mencerminkan agenda "Hindu First" di sebuah negara yang telah lama merayakan keragaman dan konstitusi yang sekuler.

Pada Agustus, pemerintah Modi mencabut status khusus Kashmir dan pada November, Mahkamah Agung membuka jalan bagi pembangunan kuil Hindu di situs yang disengketakan oleh umat Islam. (Reuters dan AP)