Politikus berpesta di tengah darurat Covid-19, PM Jepang minta maaf

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga pada Rabu (27/1) meminta maaf di hadapan parlemen setelah sejumlah eksekutif dari koalisi yang berkuasa dilaporkan mengunjungi bar di distrik Ginza, Tokyo, pada larut malam.

Langkah para politikus tersebut, melanggar pembatasan sosial yang diterapkan di bawah keadaan darurat Covid-19 yang mendesak orang untuk menghindari acara yang tidak perlu, terutama di malam hari.

Jun Matsumoto, penjabat ketua Komite Urusan Diet Partai Demokrat Liberal, dan Kiyohiko Toyama, penjabat sekretaris jenderal Komeito, mitra koalisi junior Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Suga, mengaku mengunjungi bar pada pekan lalu.

Pengungkapan ini muncul pada saat pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang keadaan darurat, yang juga mengharuskan restoran dan bar untuk mempersingkat jam operasional mereka.

"Karena pemerintah sendiri meminta masyarakat menahan diri, saya sangat menyesal atas kejadian ini," kata Suga di hadapan parlemen.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh majalah mingguan Shukan Shincho, Matsumoto pada 18 Januari 2020, meninggalkan restoran sebelum pukul 21.00 dan pergi ke dua bar di Ginza sampai sekitar pukul 23:20.

Majalah mingguan lainnya, Shukan Bunshun, melaporkan Toyama mengunjungi bar di Ginza larut malam pada pekan lalu.

Dalam keadaan darurat, warga diminta untuk tinggal di rumah dan restoran tutup pada pukul 20.00.

PM Suga sendiri sempat mendapat kecaman setelah menghadiri  dua pertemuan makan malam di Tokyo pada pertengahan Desember 2020.

Pasalnya, para kritikus menyatakan, bahwa Suga menghadiri acara tersebut sementara pemerintah justru mendesak orang-orang untuk menahan diri dari makan dalam kelompok besar untuk menahan penyebaran Covid-19.

Dia kemudian meminta maaf atas hal tersebut, pertama karena makan di hotel mewah dengan sekitar 15 orang dan kemudian di restoran steak kelas atas dengan total delapan orang yang hadir.

Pemerintah pusat mengumumkan, keadaan darurat untuk Tokyo dan tiga prefektur yang berdekatan pada 7 Januari dan memperluas cakupannya ke tujuh prefektur lagi termasuk Osaka, Aichi, dan Fukuoka enam hari kemudian.

Sumber anonim mengatakan, keadaan darurat dapat tetap berlaku hingga akhir Februari. Pasalnya, semakin banyak pejabat pemerintahan dan koalisi yang berkuasa menganggap perlu untuk memperpanjangnya di beberapa bagian negara yang terus melihat tingginya jumlah kasus Covid-19.

Shigeru Omi, kepala subkomite pemerintah untuk pandemik, mengatakan bahwa dia mengharapkan untuk melihat efek keadaan darurat mulai muncul akhir pekan ini atau awal pekan depan. (Kyodo News)