sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Turki protes Serbia pindah kedubes ke Yerusalem

Turki meminta semua negara untuk mematuhi resolusi PBB.

Valerie Dante
Valerie Dante Senin, 07 Sep 2020 13:00 WIB
Turki protes Serbia pindah kedubes ke Yerusalem
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 406.945
Dirawat 58.868
Meninggal 13.782
Sembuh 334.295

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Turki pada Minggu (6/9) mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan Serbia untuk merelokasi kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Dalam pernyataan terpisah, Turki juga memprotes niat Kosovo untuk membuka kedutaan di Israel setelah berjanji untuk mengakui negara tersebut.

"Kami meminta semua negara untuk mematuhi resolusi PBB yang diadopsi mengenai masalah ini, menghormati status sejarah dan hukum Yerusalem, serta menahan diri dari mengambil langkah-langkah yang akan membuat resolusi konflik Israel-Palestina semakin sulit," jelas Kemlu Turki.

Turki mengingatkan, aneksasi Yerusalem oleh Israel telah ditolak keras oleh komunitas internasional dan PBB.

"Telah berulang kali ditekankan dalam berbagai resolusi PBB bahwa masalah Palestina hanya dapat diselesaikan dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan pada 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota," ujar pemerintah Turki.

Kemlu Turki menegaskan, negara mana pun yang memindahkan kedutaannya ke Yerusalem jelas telah melakukan pelanggaran atas hukum internasional.

Secara terpisah, Turki mengatakan bahwa mereka kecewa dengan niat Kosovo untuk membuka kedutaan bersama dengan Israel. Mereka menyebut, langkah itu melanggar hukum internasional.

Pernyataan tersebut mengingatkan bahwa Turki adalah salah satu negara pertama yang mengakui Kosovo, yang mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada 2008, dan mendukung negara tersebut untuk diakui oleh komunitas internasional.

Sponsored

"Namun, kami tidak mendukung proses yang berdiri di atas penderitaan rakyat Palestina, yang wilayahnya di bawah pendudukan, dan merupakan pelanggaran hukum," kata Kemlu Turki.

Mereka menyerukan agar Kosovo menghormati hukum dan menghindari langkah-langkah yang dapat mencegah Kosovo diakui oleh negara lain di masa depan.

Respons pemerintah Turki datang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (4/9) mengumumkan bahwa Serbia dan Kosovo telah setuju untuk menormalkan hubungan ekonomi dengan Israel.

Setelah dua hari pertemuan dengan pejabat pemerintahan Trump, Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Kosovo Avdullah Hoti setuju untuk bekerja sama dalam berbagai bidang ekonomi untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Serbia dan Kosovo menandatangani perjanjian terpisah dengan AS di mana Serbia setuju untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Sementara itu, Kosovo dan Israel sepakat untuk menormalisasi hubungan dan menjalin hubungan diplomatik.

Serbia juga setuju untuk membuka kantor komersial di Yerusalem pada September. "Saya menyambut baik kesepakatan dengan Kosovo untuk menjadi negara Islam pertama yang membuka kedutaan besar di Yerusalem. Serbia akan menjadi negara pertama yang membuka kedutaan besar di Yerusalem, menyusul terobosan bersejarah dengan Uni Emirat Arab," tutur Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu (6/9). (Daily Sabah)

Berita Lainnya