logo alinea.id logo alinea.id

Veto AS tidak surutkan langkah Palestina untuk jadi anggota penuh PBB

Palestina akan memulai kampanye pencalonannya untuk menjadi anggota penuh PBB dengan melobi sejumlah anggota Dewan Keamanan.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Kamis, 17 Jan 2019 10:47 WIB
Veto AS tidak surutkan langkah Palestina untuk jadi anggota penuh PBB

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki pada Selasa (15/1) mengungkapkan pihaknya akan kembali mengajukan diri untuk menjadi anggota penuh PBB. Langkah tersebut akan dilanjutkan meskipun dibayangi veto Amerika Serikat.

"Kami tahu bahwa kami akan menghadapi veto AS, namun itu tidak akan menghalangi kami untuk mengajukan diri," tutur Al-Maliki.

Dia menambahkan bahwa Palestina akan mulai melobi beberapa anggota Dewan Keamanan PBB dalam beberapa pekan mendatang.

Sebelumnya, Palestina telah mengajukan permintaan untuk menjadi anggota PBB pada 2011, namun aplikasi tersebut tidak pernah dibahas di DK PBB.

Palestina kini berstatus negara pengamat non-anggota PBB. Dan menurut Kementerian Luar Negeri Palestina, saat ini negara itu telah bergabung dengan lebih dari 50 organisasi dan perjanjian internasional, di antaranya adalah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan UNESCO.

Pada 2017, Interpol menyetujui upaya keanggotan Otoritas Palestina, sebuah kemenangan lain dalam upaya Palestina untuk bergaul di arena internasional di tengah tentangan kuat dari Israel.

Kelompok 77 dan China

Pada Selasa kemarin, Palestina menduduki keketuaan Kelompok 77 dan China. Sebelumnya posisi tersebut diisi oleh Mesir.

Sponsored

Kelompok 77 dan China merupakan forum yang bertujuan mendorong kerja sama internasional di bidang pembangunan, khususnya bagi negara-negara berkembang. Dan keketuaan Palestina dinilai telah meningkatkan posisi internasional negara itu secara signifikan.

Dalam pidatonya, Presiden Mahmoud Abbas mengatakan bahwa Israel menghambat pembangunan di Timur Tengah karena menduduki wilayah Palestina.

"Kolonisasi dan pendudukan Israel yang terus menerus atas negara Palestina merusak pembangunan dan kapasitas kami untuk bekerja  sama, berkoordinasi, dan menghambat perkembangan masa depan yang kohesif dari semua orang di kawasan," ungkap Abbas.

Pemimpin Palestina itu juga menekankan bahwa dia berkomitmen atas solusi damai yang mengakhiri pendudukan dan realisasi kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur, yang saat ini diduduki, sebagai ibu kotanya serta hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel.

Dalam beberapa tahun terakhir, Yerusalem telah menjadi titik didih antara Palestina dan Israel, terlebih setelah Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017 dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke sana.

Lewat kebijakan kontroversialnya tersebut, Trump telah menerobos konsesus internasional yang menyebutkan bahwa status Yerusalem akan diputuskan dalam negosiasi.

Merespons langkah Trump, Presiden Abbas memutuskan dengan pemerintah AS. Abbas bersumpah menentang setiap proposal perdamaian yang diajukan AS yang menurutnya akan bias.

Di bawah kepemimpinan Trump, AS juga memangkas bantuan senilai ratusan juta dollar untuk program-program PBB yang menguntungkan Palestina, termasuk dana untuk badan PBB yang mengurus para pengungsi Palestina, UNRWA.

AS sendiri menentang keketuaan Palestina di Kelompok 77 dan China, dengan alasan Palestina tidak dapat menduduki posisi tersebut karena bukan negara anggota penuh.

Sumber : Al Jazeera