Wapres Jusuf Kalla luncurkan Indo AID

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meluncurkan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (Indonesian Agency for International Development/Indo AID) di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat (18/10).

Menurut JK, penting bagi Indonesia, negara yang kemajuan ekonominya sudah baik, untuk mengulurkan tangan bagi negara-negara yang membutuhkan bantuan.

"Perlu kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain demi meningkatkan perdamaian dunia. Perdamaian dapat tumbuh apabila ekonomi dunia berkembang dan berjalan dengan baik," tutur JK.

Maka itu, tambah dia, pembentukan Indo AID sebagai kerja sama ekonomi global merupakan sesuatu yang krusial pada masa ini.

"Sudah cukup Indonesia memiliki prinsip yang meminta bantuan, waktunya sudah tiba bagi kita untuk turun tangan dan membangun masyarakat dunia yang lebih baik," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan bahwa Indo AID akan mendukung pelaksanaan dan diperlukan untuk menunjang politik luar negeri Indonesia.

"Indo AID menjadi perangkat yang sangat berharga bagi diplomasi Indonesia serta akan memperkuat kontribusi dan peran Indonesia di dunia internasional," jelas Menlu Retno.

Melalui Indo AID, ujar Retno, Indonesia dapat mendorong kemitraan global dalam pembangunan. Dia menegaskan, Indonesia ingin terus berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia.

Menlu Retno menjelaskan, Indo AID merupakan dana abadi dari APBN yang dari tahun per tahun akan terus ditambah.

"Tujuannya untuk memperkokoh kontribusi kita bagi perdamaian dan kesejahteraan Indonesia. Jadi sekaligus untuk menunjukkan bahwa kerja sama internasional itu penting sekali, karena kalau tidak saling membantu pasti ada yang tertinggal," jelas menlu.

Indo AID, tambah Menlu Retno, akan membiayai sejumlah program, misalnya bantuan bencana alam. Untuk saat ini, ada lima negara Pasifik dan dua negara ASEAN yang diproyeksikan untuk menjadi mitra. Lima negara Pasifik itu yakni Tuvalu, Nauru, Kepulauan Solomon, Fiji dan Kiribati, sedangkan dua negara ASEAN merupakan Myanmar dan Filipina.

"Kerja sama ini bukan Indonesian-drive, tetapi tergantung negara yang memerlukan sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan mereka," jelas Menlu Retno.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyatakan bahwa pihaknya mengalokasikan Rp1 triliun pada 2018 dan Rp2 triliun pada 2019 untuk dana Indo AID.

Sri Mulyani menyebut, Kementerian Keuangan RI siap bekerja sama dengan Kemlu RI dan kementerian lembaga lainnya dalam mengelola dana tersebut untuk menunjang tujuan Indonesia.

"Kami berharap lembaga ini mampu menunjang politik luar negeri, dalam rangka menunjukkan Indonesia sebagai negara besar ... dari sisi pertumbuhan ekonomi," tutur Menkeu Sri Mulyani.