White House for Sale: Bisnis Donald Trump raup jutaan dolar dari pemerintah asing

...House for sale
You can read it on the sign
House for sale,
it was yours and it was mine
And tomorrow some strangers
Will be climbing up the stairs
To the bedroom filled with memories
The one, we used to share...

- House for Sale, Lucifer (1975)

"White House for Sale" merupakan sebuah laporan yang dirilis oleh Komite Pengawasan DPR Partai Demokrat, pada hari Kamis (4/1). Isinya seperti lirik lagu lawas band Lucifer (1975) berjudul "House for Sale".

Hotel Donald Trump dan bisnis-bisnisnya yang lain menerima lebih dari US$7,8 juta (setara Rp121 miliar) dari pemerintah asing selama masa kepresidenannya, periode 2017-2021, menurut laporan ini.

Mereka menemukan bahwa China bertanggung jawab atas lebih dari US$5,5 juta (Rp85,3 miliar) dari pembayaran itu, yang menuduh Trump melanggar konstitusi Amerika Serikat.

Laporan didasarkan pada dokumen yang dikeluarkan bekas firma akuntansi Trump setelah kedua pihak bersengketa di pengadilan.

Trump sendiri belum bersedia berkomentar.

Konstitusi AS melarang presiden menerima hadiah atau manfaat lain yang berasal dari posisi mereka tanpa izin tegas dari Kongres.

Mantan pengusaha, yang mengabadikan namanya sebagai hotel dan pengembang properti, telah diburu pertanyaan tentang transaksi perusahaannya sejak ia masuki Gedung Putih pada Januari 2017.

Pada saat itu, Trump menempatkan putra-putrinya yang bertanggung jawab atas operasi sehari-hari perusahaan. Tetapi dia sendiri mempertahankan kepemilikan bisnis, termasuk Trump International Hotel di Washington, yang menjadi tempat nongkrong untuk para pelobi, delegasi asing, dan lainnya.

Trump, saat ini berkampanye untuk masa jabatan kedua, menghadapi banyak tuntutan hukum yang menuduh konflik kepentingan.

Pada tahun 2021, pengadilan tertinggi Amerika membuang kasus-kasus tersebut, dengan mengatakan itu soal yang belum pasti, usai Trump kalah dalam pemilihan presiden 2020.

Anggota dewan Jamie Raskin, tokoh Demokrat terdepan di Komite Pengawasan DPR, mengatakan penyelidikan menunjukkan bahwa Trump "mempertebal koceknya dengan uang tunai dari pemerintah asing yang mencari bantuan kebijakan di atas kepentingan rakyat Amerika".

"Temuan terperinci laporan menjelaskan bahwa kita tidak memiliki undang-undang untuk berurusan dengan presiden yang sudah berani-beraninya mengubah kepresidenan menjadi bisnis untuk pengayaan diri dan maksimalisasi kekayaan dengan partisipasi kolusif negara asing," Raskin menulis dalam pengantar laporan, dilansir BBC.

Demokrat mengatakan penyelidikan mereka menunjukkan bahwa Trump mengkhianati mandat karena bayaran, yang berasal dari setidaknya 20 pemerintah asing. Bahkan banyak di antara entitas asing itu memiliki masalah sensitif atau bermuatan politis di hadapan AS.

Mereka mengutip sebagai contoh bahwa Trump mendukung penjualan senjata ke Arab Saudi. Padahal kebijakan tersebut ditentang oleh Kongres karena khawatir senjata akan digunakan melawan warga sipil.

Laporan itu juga mencatat bahwa Trump meragukan penilaian intelijen AS bahwa Putra Mahkota Mohammad bin Salman dari Arab Saudi telah memerintahkan pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi.

Setelah Cina, Arab Saudi dan keluarga kerajaannya menjadi pelindung terbesar kedua dari bisnis Trump, menghabiskan lebih dari US$600 ribu (Rp9,3 miliar) di lini propertinya, menurut laporan itu.

Selanjutnya Qatar, Kuwait, dan India melengkapi daftar lima teratas.

Demokrat mengatakan bahwa temuan itu mencerminkan hanya dua tahun pertama masa kepresidenannya dan hanya empat dari bisnisnya. Seraya mengklaim itu kemungkinan mewakili hanya sebagian kecil dari uang yang diperoleh bisnis Trump dari pemerintah asing selama jabatannya sebagai presiden.

Pada tahun 2022, Demokrat kehilangan kendali atas Kongres dan tidak bisa lagi mendesak dokumen dibuka, penyelidikan singkat itu terputus.

Anggota dewan dari Partai Republik, James Comer, yang sebaliknya memimpin penyelidikan ke dalam urusan bisnis putra Presiden Joe Biden, Hunter, selama masa ayahnya jadi wakil presiden, menolak temuan tersebut.

"Di luar parodi bahwa Demokrat melanjutkan obsesi mereka dengan mantan Presiden Trump," katanya dalam sebuah pernyataan. "Mantan Presiden Trump memiliki bisnis yang sah tetapi kedua Biden anak-beranak itu tidak."

Catatan pajak Trump, dirilis pada tahun 2022, mengungkapkan kerugian bisnis yang signifikan selama masa kepresidenannya dan ia telah mengurangi bisnisnya. Trump Organization menjual Washington Hotel ke grup investasi seharga US$375 juta (Rp58 triliun) pada tahun 2022.

Transaksi asing, yang diuraikan dalam laporan 156 halaman "Gedung Putih untuk Dijual" diproduksi oleh Demokrat, memberikan bukti rumit tentang keterlibatan mantan presiden Donald Trump.

Sebaliknya Partai Republik menyelidiki dugaan transaksi gelap Presiden Joe Biden. Mereka berupaya membangun kasus pemakzulan terhadapnya. Terlepas dari investigasi itu gagal menghasilkan bukti apa pun.

"Narasi itu gila," kata Eric putra Trump kepada The Times of the Demokrat, mengomentari laporan tersebut. "Tidak ada presiden dalam sejarah Amerika yang lebih keras kepada China daripada Donald Trump," tambahnya.(bbc,yahoo)