close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Ilustrasi baterai ponsel./Foto Tyler Lastovich/Pexels.com
icon caption
Ilustrasi baterai ponsel./Foto Tyler Lastovich/Pexels.com
Sosial dan Gaya Hidup
Kamis, 18 Januari 2024 11:39

Waswas baterai nuklir untuk ponsel buatan China

Betavolt memperkirakan, baterai ini suatu hari nanti bisa menjadi energi baru untuk ponsel, sehingga tak perlu diisi ulang.
swipe

Perusahaan asal China, Betavolt meluncurkan baterai nuklir modular baru, yang menggunakan kombinasi isotop radioaktif nikel-63 dan semikondukter berlian generasi ke-4. Dikutip dari New Atlas, baterai ini memiliki daya pada perangkat yang bisa bertahan 50 tahun, tanpa harus isi ulang. Baterai ini dinamakan BV100.

Betavolt memperkirakan, baterai ini suatu hari nanti bisa menjadi energi baru untuk ponsel, sehingga tak perlu diisi ulang. BV100 tengah dalam produksi percontohan, dengan tujuan produksi massal. Versi satu watt yang lebih besar diperkirakan bakal tersedia pada 2025.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Baperen) melakukan upaya antisipasi dengan melakukan uji keamanan dan kelayakan penggunaan baterai nuklir, sebelum dipasarkan kepada masyarakat.

Ia khawatir, penggunaan nuklir pada perangkat kerja sehari-hari sangat berbahaya. Karena bukan tak mungkin, terjadi masalah dari kebocoran baterai dan pengelolaan limbah baterai yang mengandung nuklir.

“Perusahaan itu (Betavolt) berencana meluncurkan baterai satu watt pada 2025,” ujar Mulyanto kepada Alinea.id, Rabu (17/1).

“Bapeten mempunyai pusat kajian keselamatan radiasi, dapat mengkaji soal ini lebih dini, sehingga dapat mengantisipasi.”

Dalam keterangan tertulis yang diterima Alinea.id, Mulyanto mengatakan, hal itu harus dilakukan karena pengguna ponsel produk China di Indonesia sangat besar. “Karena pancaran radiasi dari isotop yang digunakan dalam hp (handphone) tersebut baru meluruh setengahnya, setelah 100 tahun,” tutur Mulyanto.

"Apalagi penggunaannya menempel di telinga. Pemerintah jangan main-main dengan nuklir. Sedikit saja ada kebocoran, risikonya tinggi.”

Ia berharap, pemerintah tidak buru-buru memberikan izin masuk produk dengan nuklir itu. “Pemerintah jangan hanya melihat dari aspek bisnis, tapi juga harus melihat dari aspek kesehatan masyarakat dan keamanan lingkungan secara umum,” kata dia.

Sesungguhnya, baterai nuklir bukan hal baru di Indonesia. Dilansir dari Antara, pada 2019 tim peneliti Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengembangkan prototipe baterai nuklir sebagai sumber energi listrik, yang diperkirakan punya daya tahan hingga 40 tahun.

Baterai nuklir itu dikemas dalam bentuk tabung. Daya listrik yang dihasilkan dari baterai berasal dari pancaran radiasi plutonium 238, yang dikonversi menjadi cahaya tampak. Lalu, cahaya tampak ditangkap dengan foto voltaik atau sel surya menjadi energi listrik. Baterai ini diklaim bisa menjadi sumber energi berbagai peralatan elektronik.

Pengembangan prototipe baterai nuklir awalnya dibiayai mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Pendanaan pengembangan baterai tersebut kemudian dilanjutkan Balitbang Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Namun, pengembangannya terkendala ketersediaan plutonium 238 sebagai bahan baku utama. Limbah radioaktif itu punya harga cukup mahal karena harus mendatangkan dari Rusia.

Dilansir dari New Atlas, baterai nuklir pun sebenarnya sudah ada dalam berbagai bentuk sejak awal 1950-an. Kebanyakan di antaranya adalah yang disebut generator radiotermal, yang mengubah panas dari unsur-unsur radioaktif yang membusuk menjadi listrik.

Sementara itu, peneliti Pusat Riset Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif Organisasi Riset Tenaga Nuklir, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Djarot Sulistio Wisnubroto memandang, bila rencana pembuatan baterai ponsel dari nuklir baru skala pilot dan menggunakan nickel-63 (Ni-63), suatu isotop yang memancar beta rendah.

“Beberapa hal juga masih klaim sepihak. Misalnya, sudah dilindungi beberapa lapisan supaya tak bocor dan cukup aman, tapi belum dijelaskan,” kata mantan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) itu kepada Alinea.id, Rabu (17/1).

Tak kalah penting, menurut Djarot, terkait izin edar dari otoritas China. Sebab, izin berkaitan dengan nuklir biasanya sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama.

“Masih terlalu dini untuk mass production (produksi massal),” ucap Djarot.

img
Kudus Purnomo Wahidin
Reporter
img
Fandy Hutari
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan