Deretan kritik Muhammadiyah untuk Jokowi

Muhammadiyah kembali melontarkan kritik atas kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Terbaru, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah mengkaji kembali penerapan new normal di tengah pandemi.

"Pandemi COVID-19 masih belum dapat diatasi, tetapi pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal. Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dari para ahli epidemiologi?" ujar Haedar Nashir dalam keterangan pers yang diterima Alinea.id, Kamis (28/5).

Menurut Haedar, penerapan new normal menimbulkan kebingungan di masyarakat. Apalagi, sejumlah pemerintah daerah juga masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penularan virus Covid-19. 

"Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi. Penyelamatan ekonomi memang penting, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat," kata Haedar. 

Itu bukan kali pertama Muhammadiyah mengkritik kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19. Sebelumnya, Muhammadiyah juga sempat bersuara kencang terhadap keputusan pemerintah yang tidak melarang mudik dan ketidaksinkronan pernyataan-pernyataan para menteri Jokowi terkait Covid-19. 

Pada awal Juni, kalangan intelektual yang tergabung dalam Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) bahkan menggelar diskusi membahas kemungkinan pemakzulan presiden. Diskusi itu digelar "terinspirasi" dari kasus pemberangusan kebebasan berpendapat di mimbar akademik yang terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM). 

"Saya melihat kehidupan kenegaraan kita terakhir ini membangun kediktatoran konstitusional yang bersemayam pada konstitusi, seperti ada produk Perppu (Perppu Nomor 1 Tahun 2020) menjadi undang-undang dan sejumlah kebijakan lain," kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin saat membuka diskusi itu. 

Peneliti gerakan Islam dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Zaki Mubarak menilai sikap kritis yang ditunjukkan kalangan intelektual Muhammadiyah merupakan buah kekecewaan dari serangkaian kebijakan rezim Jokowi yang terkesan menafikan kepentingan masyarakat.

"Para aktivis yang mengusung wacana (pemakzulan) itu karena tidak puas dengan banyak kriminalisasi terhadap orang-orang yang kritis, kebijakan ekonomi yang oligarkis, ketidakseriusan dalam pemberantasan korupsi," ujar dia kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.

Jika tidak ingin kehilangan kredibilitas di mata publik, Zaki menyarankan agar pemerintahan Jokowi mengubah gaya konsolidasi politiknya dan rajin mempertimbangkan masukan-masukan dari kelompok masyarakat sipil. "Selama ini banyak kebijakan strategis diputuskan sendiri tanpa konsultasi dan dialog yang memadai," ujar dia.