sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Gubernur yang menolak UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja tak hanya menyulut demonstrasi buruh. Beberapa kepala daerah pun meresponsnya.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Kamis, 29 Okt 2020 13:57 WIB
Gubernur yang menolak UU Cipta Kerja
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 506.302
Dirawat 64.878
Meninggal 16.111
Sembuh 425.313

Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengaku, belum bisa berkomentar terkait potensi konflik antara pusat dan daearah karena beberapa aturan di UU Cipta Kerja.

“Saya tidak berkenan (wawancara),” tuturnya saat dihubungi reporter Alinea.id, Selasa (27/10).

Bupati Garut Rudy Gunawan—yang menjadi salah seorang kepala daerah yang merespons UU Cipta Kerja—mengatakan beleid itu harus memberi kepastian bagi daerah. Jangan sampai usaha memuluskan investasi justru berubah menjadi petaka untuk rakyat di daerah.

"Harus ada keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan tempat atau lingkungan investasi," ujarnya saat dihubungi, Selasa (27/10).

Sponsored

Infografik kepala daerah menolak UU Cipta Kerja. Alinea.id/Oky Diaz.

Berita Lainnya