Gusur-menggusur demi normalisasi

Sejak 2012, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Pemprov DKI mencanangkan program normalisasi sungai sebagai salah satu upaya menanggulangi banjir. Akibat program itu ribuan warga yang tinggal di bantaran sungai jadi korban penggusuran. 

Meskipun mayoritas warga yang digusur direlokasi ke rusun, kesejahteraan mereka tidak membaik. Bahkan, ada banyak warga yang mengeluh kian miskin setelah relokasi. Hal itu setidaknya terekam dalam survei yang digelar LBH Jakarta pada 2016. 

Peneliti LBH Jakarta Charlie Albajili menyebut, persoalan-persoalan sosial yang muncul di beragam rusun di DKI merupakan potret tak beresnya program normalisasi sungai yang digelar pemerintah. 

Menurut Charlie, Pemprov DKI Jakarta hanya memikirkan persoalan relokasi saat menggusur warga yang tinggal di bantaran sungai. Padahal, banyak variabel lain yang mesti dipertimbangkan selain urusan papan.

"Sehingga masalah ekonomi-sosialnya tidak kompatibel terhadap kebutuhan warga. Soalnya mikirnya hanya  memindahkan bangunan secara fisik. Tapi, tidak memulihkan ekonomi dan sosialnya," ujarnya.