sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PAN plin-plan

PAN berencana kembali merapat ke koalisi parpol pendukung pemerintah.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Kamis, 20 Feb 2020 17:18 WIB
PAN plin-plan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 78572
Dirawat 37226
Meninggal 3710
Sembuh 37636

Usai dipastikan kembali menakhodai Partai Amanat Nasional (PAN) dalam lima tahun ke depan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengembuskan wacana PAN bakal bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Menurut Zulhas, PAN bakal rugi jika berada di barisan oposisi. 

"Kalau kita ikut masuk ke situ, isu oposisi yang sudah diambil oleh teman kita partai (PKS) itu. Jadi, itu akan sangat merugikan kita," ujar Zulhas di sela-sela Kongres V PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara, pekan lalu. 

Jika terealisasi, ini kali kedua PAN pindah gerbong di tengah jalan. Sempat berada di barisan parpol oposisi parlemen pada 2014, PAN bergabung dengan koalisi Jokowi-JK pada 2015. Namun, dua tahun berselang, PAN keluar lagi. 

Saat berada di barisan koalisi, PAN kerap menunjukkan sikap politik yang berseberangan dengan Jokowi. Pada 2017 misalnya, PAN menjadi satu-satunya parpol koalisi Jokowi-JK yang menolak ambang batas pencalonan presiden sebesar 25%. PAN juga sempat bergabung dengan PKS dan Gerindra menolak penerbitan Perppu Ormas.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan PAN justru dirugikan secara elektoral jika bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf. Menurut dia, masyarakat saat ini justru membutuhkan partai-partai yang bersikap kritis terhadap pemerintah.

"Dalam konteks demokrasi, diperlukan partai politik yang betul-betul memainkan peran penyeimbang atau check and balances pada koalisi pemerintahan yang sudah sangat gemuk ini," kata Titi saat berbincang dengan Alinea.id di Gedung DPR, Senayan, Selasa (18/2).

Sebagai salah satu partai yang lahir di era Reformasi, Titi menyarankan PAN tidak ikut-ikutan pindah gerbong seperti Gerindra. PAN, kata dia, dibutuhkan untuk memastikan demokrasi berjalan pada jalur yang benar. 

Infografik Alinea.id/Dwi Setiawan

Sponsored
Berita Lainnya