sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Arahan media China ungkap detail kasar penyensoran negara

Detail perintah yang terkandung dalam arahan untuk media pemerintah tentang kasusnya diungkapkan oleh China Digital Times,

Arpan Rachman
Arpan Rachman Selasa, 19 Okt 2021 16:22 WIB
Arahan media China ungkap detail kasar penyensoran negara

Panitia penyambutan untuk eksekutif Huawei, Meng Wanzhou tidak menyia-nyiakan kesempatan: mulai dari huruf warna-warni pada slogan hingga perintah tentang bagaimana meliput kesepakatan yang menjamin kepulangannya.

Media pemerintah berada di bawah instruksi yang ketat itu. Satu arahan dari pihak berwenang menginstruksikan para penyambut untuk menampilkan slogan "Selamat datang kembali, Meng Wanzhou!" di berbagai gedung untuk menyambut kepala keuangan raksasa komunikasi itu, yang telah menjadi tahanan rumah di Kanada selama tiga tahun.

Instruksi yang lain memerintahkan media untuk melaporkan secara objektif dan akurat, tetapi secara umum untuk mengadopsi perlakuan "santai dan ringan" tentang keadaan kembalinya Meng.

Meng kembali ke China pada akhir September setelah tercapai kesepakatan di mana Departemen Kehakiman Amerika Serikat setuju untuk menunda penuntutan dalam kasus penipuan keuangan. Kesepakatan itu menyelesaikan kasus hukum dan politik yang panjang yang melibatkan AS, Kanada, dan China.

Detail perintah yang terkandung dalam arahan untuk media pemerintah tentang kasusnya diungkapkan oleh China Digital Times. Sejak 2010, situs berita independen yang berbasis di AS telah menerbitkan ratusan arahan yang dikeluarkan oleh otoritas China kepada media pemerintah.

Dari liputan banjir Henan bulan Juli – “Pergeseran fokus liputan ke pemulihan pascabencana” – ke perdagangan PKL pada tahun 2020 – “Tolong jangan mempromosikan sensasi lebih jauh” – dan upaya pandemi di dalam dan luar negeri, arahan yang bocor menggarisbawahi aturan ketat dan terkadang sifat penyensoran negara yang ganjil, menurut para analis.

“Petunjuk itu sangat membantu karena begitu banyak sensor yang tidak diketahui,” Angeli Datt, seorang analis China untuk Freedom House, mengatakan kepada VOA. “Partai Komunis China masih ingin mencoba dan membuatnya tampak seorganik dan sealami mungkin. Tidak ingin menunjukkan tangan besi negara, meskipun itu ada, dan orang-orang tahu bahwa itu berlaku di sana.”

Fokus Beijing pada detail remah-remah membawa signifikansi, kata para analis. Ini menunjukkan kontrol pemerintah atas semua aspek media, bahkan ketika menyangkut topik yang tampaknya tidak berbahaya.

Kedutaan China di Washington mengatakan kepada VOA bahwa kebebasan berbicara dilindungi di negara itu.

“Media China, yang berkomitmen pada liputan yang objektif, tidak memihak, benar dan akurat, telah memainkan peran aktif dalam meningkatkan saling pengertian antara China dan negara-negara lain,” kata juru bicara kedutaan kepada VOA melalui email. “Kebebasan berbicara warga negara Tiongkok, hak konstitusional, telah sepenuhnya dilindungi.”

Garis merah

Analis Human Rights Watch China Yaqiu Wang menggambarkan arahan yang diterbitkan oleh China Digital Times sebagai “pandangan ke dalam tentang cara kerja sistem.”

Sistem itu memiliki dua domain utama: sensor diri dan sensor yang dipaksakan oleh pemerintah, menurut Wang.

Namun, penindasan cenderung berfungsi secara ad hoc, katanya kepada VOA, seraya menambahkan, “Tidak ada aturan yang jelas.”

Pendekatan yang tidak jelas itu kemungkinan besar dirancang, kata Datt dari Freedom House.

“Garis merah politik selalu sengaja dibuat samar, karena jika Anda tidak tahu kapan Anda telah melewatinya, Anda mungkin akan lebih ragu untuk melakukan apa pun yang berpotensi melewatinya,” kata Datt.

Wartawan yang bekerja di media milik pemerintah China berbagi pandangan yang sama, mengatakan seringkali staf menghindari masalah yang mereka yakini sensitif, untuk menghindari kerepotan.

Dan sementara mereka memiliki kebebasan untuk meliput berita yang kurang sensitif secara politik, secara keseluruhan para jurnalis mengatakan bahwa kontrol tampaknya telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Tony Cheng, seorang jurnalis China-Inggris, bekerja untuk CGTN dari 2011 hingga 2020. Saat pertama kali bergabung dengan jaringan tersebut, mantan koresponden Inggris dan BBC Al Jazeera mengatakan bahwa ia memiliki banyak kebebasan.

“Saya bepergian secara luas di Timur Tengah, meliput banyak cerita hebat yang sangat saya banggakan,” kata Cheng kepada layanan bahasa Mandarin VOA awal tahun ini. “Tapi dalam empat tahun terakhir, saya merasakan pengetatan kontrol editorial.”

Ketika China memulai proyek infrastruktur besarnya yang dikenal sebagai kebijakan Sabuk dan Jalan, “tiba-tiba cerita Asia Tenggara menjadi jauh lebih rentan terhadap isu-isu sensitif.”

Cheng, yang baru-baru ini bekerja sebagai jurnalis lepas di ibukota Thailand, Bangkok, mengatakan bahwa saluran tersebut sengaja menghilangkan beberapa cerita dari Asia Tenggara.

Masalah hak asasi manusia termasuk genosida Rohingya di Myanmar, kerusuhan di Thailand, pengembangan situs e-commerce China Alibaba di Thailand, dan protes di Hong Kong, semuanya terlarang.

VOA mengirim email ke dua kontak pers CGTN untuk memberikan komentar tetapi tidak mendapat tanggapan.

Wartawan Michael Ottey mengatakan dia menghabiskan dua tahun bekerja sebagai editor yang berbasis di China di China Daily yang dikelola pemerintah dari 2014 untuk lebih memahami bagaimana media pemerintah beroperasi.

Selama waktu itu, dia bekerja bersama seorang editor China, yang digambarkan oleh jurnalis sebagai "pawang" atau seseorang yang harus dia patuhi jika topik tertentu terlalu sensitif.

"Anda bisa mengkritik musuh sepanjang hari, tapi Anda tidak bisa mengkritik teman Anda," kata Ottey, yang kini menjadi asisten editor di Los Angeles Times, kepada VOA.

Namun, daftar teman dan musuh Beijing sering berubah, sehingga China Daily cenderung menyensor dirinya sendiri secara ad hoc.

Media itu sering melihat ke tingkat atas Partai Komunis untuk sinyal tentang apa atau siapa yang bisa dan tidak bisa mereka kritik tergantung pada sikap pemerintah pada saat itu, kata Ottey.

“Sejujurnya, hampir seperti bekerja di firma hubungan masyarakat,” kata Ottey. “Itu bukan jurnalisme yang benar-benar jujur. Itu lebih kepada 'Mari kita membuat pemerintah China terlihat baik.'”

China Daily tidak menanggapi permintaan komentar VOA.

Steven Lee Myers, kepala biro New York Times Beijing, mengatakan pihak berwenang China "menetapkan narasi -- dan itulah kebenaran yang mereka bicarakan."

Wartawan itu menunjuk bagaimana Beijing mengacu pada "perang melawan teror" di Xinjiang. AS dan negara-negara lain menuduh China melakukan pelanggaran hak asasi manusia massal di wilayah tersebut, di mana China telah menahan lebih dari satu juta orang Uyghur.

“Ini adalah ortodoksi kaku yang mereka minta agar diterima orang,” kata Myers kepada VOA.

Dia adalah salah satu dari sekitar selusin jurnalis Amerika yang diusir dari China pada tahun 2020 sebagai bagian dari balas dendam atas AS atas visa media.

China telah mengeluarkan arahan terkait dengan tuduhan perlakuannya terhadap Uyghur, termasuk pada Maret 2020 ketika media diberitahu untuk menghindari liputan tentang “organisasi posisi kerja Xinjiang untuk Uyghur dan anggota etnis minoritas lainnya.”

Perintah itu muncul setelah sebuah lembaga riset Australia menuduh sekitar 80.000 orang Uyghur digunakan sebagai tenaga kerja paksa di pabrik-pabrik yang memasok perusahaan asing.

Selain bertindak sebagai unjuk kekuatan, arahan dan sensor ketat China menunjukkan kecemasan Beijing, menurut Datt of Freedom House.

“Petunjuk yang bocor ini sangat membantu untuk menggambarkan bagaimana negara mengendalikan media, dan membatasi apa yang dilaporkan,” kata Datt. Tapi, dia menambahkan, “Ini menggambarkan ketidakamanan Partai Komunis.” (voanews.com)

Berita Lainnya
×
tekid