Sengkarut plasma dalam industri sawit disorot Gecko Project

Gagasan awal mengenai plasma dimulai pemerintah tahun 1980-an. Ini akan menjadi cara untuk memastikan bahwa masyarakat lokal mendapat manfaat dari sawit atau perkebunan, sehingga mereka akan mendapatkan sebagian keuntungan dari perkebunan atau mereka akan benar-benar bekerja di tanah itu secara mandiri.

Jadi petani bisa mengelola sebidang tanah kecil sebagai perkebunan sawit. Hal ini biasa ditawarkan oleh perusahaan sejak tahun 1980-an sebagai bagian dari upaya mereka meyakinkan masyarakat supaya memberikan lahan untuk perkebunan.

Pada tahun 2007, itu benar-benar menjadi persyaratan hukum bagi setiap perusahaan kelapa sawit yang mendapat izin setelah tahun 2007 untuk menyediakan seperlima dari lahan perkebunan mereka sebagai plasma. Jadi ini pokok masalahnya.

"Kami memutuskan bahwa kami dapat menyelidiki cerita ini, hanya dengan melakukannya dalam skala yang sangat besar dan melihatnya sebagai gambaran nasional dan dalam beberapa cara yang berbeda," ungkap Tom Walker dalam Konferensi Jurnalisme Data dan Komputasi Indonesia 2022, Kamis (4/8).

Tom Walker merupakan seorang peneliti dan editor yang berbasis di Brighton, Inggris. Selama ini dia meneliti sistem yang kompleks dan buram, dan bagaimana itu memengaruhi masyarakat dan lingkungan. Tom sangat tertarik dengan penggunaan AI oleh pemerintah untuk mengidentifikasi masyarakat yang rentan, dan hak atas tanah, korupsi, dan deforestasi di Asia Tenggara.

Tom dan timnya di Gecko Project menghabiskan waktu dua tahun atau sedikit lebih dan melibatkan tiga organisasi yang berbeda untuk pelaporan lapangan di 26 tempat berbeda pada 11 provinsi. Proyek mereka tidak hanya fokus pada satu area, mereka ingin memahami bagaimana hal itu mempengaruhi banyak bagian di Indonesia.

"Kami mewawancarai ratusan orang mulai dari orang-orang yang berada dalam skema plasma hingga pejabat pemerintah. Dan tentu saja, kami menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis data," katanya.

Jadi, apa yang sebenarnya coba mereka lakukan di sini adalah melihat apa yang dikatakan data, lalu mengerjakan pelaporan lapangan, lalu membiarkan pelaporan lapangan menginformasikan analisis data tersebut.

"Data apa yang kami berikan dan apa yang kami temukan. Kami membutuhkan banyak waktu untuk memahami dengan tepat data apa yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh pemerintah," kata jurnalis utama dari Gecko Project, yang beberapa bulan lalu bekerja dengan BBC dan Mongabay.

Tom meneruskan, beberapa data saja tersedia dan dalam beberapa kasus hanya tersedia untuk provinsi tertentu dan hanya diterbitkan dalam format pdf. Jadi dapat dilihat contoh salah satu pdf yang dapat mereka akses untuk satu provinsi tertentu, Kalimantan Tengah.

Mereka membutuhkan banyak waktu untuk menyalin ini ke dalam lembar kerja dan tabel. Terlihat bagaimana pemerintah mencatat dalam beberapa kasus apakah plasma diberikan. Timnya dan Tom juga menghabiskan waktu untuk mewawancarai 14 pemerintah kabupaten dan provinsi yang berbeda untuk mengetahui data apa yang mereka miliki.

"Ketika kami sampai ke satu arah, Anda tahu, akhir dari penyelidikan. Ketika kami mampu berbicara tentang skala masalah. Apa yang kami ketahui, kami cukup yakin dengan apa yang kami katakan tentang pemerintah. Apa yang diketahui pemerintah itu akurat, tetapi butuh banyak waktu. Maka, kami tahu data pemerintah kurang," singkapnya.

Dia pikir, mari coba dan cari tahu apa yang dilakukan industri dan apa yang dapat dibagikan industri secara publik. Jadi, tim Gecko Project mengirimkan survei ke 25 perusahaan terbesar, mengajukan pertanyaan kepada mereka termasuk “Berapa banyak plasma yang Anda berikan kepada masyarakat?”

Hanya dua pengecualian (perusahaan yang membalas pertanyaan), semuanya menolak untuk membagikan informasi. Sebagai gantinya, tim Tom mencoba mencari informasi yang mereka bisa dengan melihat laporan tahunan dan laporan audit perusahaan.

"Itu dilakukan untuk badan industri yang disebut Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), jadi kami mengumpulkan semua informasi itu secara sistematis dalam lembar kerja juga. Tetapi bahkan data itu tidak cukup memberi tahu kami gambarannya. Sudah saya sebutkan di awal, kami mendengar dan menemukan banyak laporan dari berbagai tempat. Jadi kami memutuskan untuk mengumpulkan semua data ini di satu tempat dalam format terstruktur," sambungnya.

Tom berbicara sedikit tentang apa hasilnya dan bagaimana hal itu diinformasikan artikel karya mereka. Mereka mencari area yang secara khusus menghadapi sejumlah besar masalah atau kasus tertentu. Itu tampaknya penting untuk dilaporkan. Begitulah cara mereka memilih banyak dari 26 kasus di mana mereka melakukan pelaporan lapangan, termasuk dua liputan yang sangat luas dengan BBC dan itu adalah salah satu bagian utama dari artikel mereka.

Areal plasma yang secara hukum wajib disediakan oleh perusahaan tetapi tidak tersedia. Jadi, pada dasarnya, perusahaan tidak mematuhi hukum dan dengan dasar itu tim Tom dapat menghitung keuntungan yang seharusnya diterima masyarakat di daerah tersebut jika mereka diberikan plasma.

Dampak yang lebih nyata dan dan terkait dapat terlihat di perkebunan tertentu. Selama periode 30 tahun kelompok pribumi di perkebunan itu tidak diberikan plasma. Bila menerima, maka masyarakat akan mendapat untung sekitar 30 juta dolar.

"Masalah ini terjadi di seluruh negeri dan telah berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Perusahaan yang diduga tidak menyediakan plasma seringkali menjadi bagian dari rantai pasokan yang menjual ke perusahaan barang konsumsi besar seperti Johnson&Johnson milik Kellogg," Tom mengurainya.

Bukan hanya mengurai, tim Tom bisa menggunakan daftar barang publik yang diproduksi oleh beberapa perusahaan. Di mana perusahaan mengatakan membeli minyak sawit dari pabrik tersebut. Mereka dapat melacak hubungan rantai pasokan itu dari pabrik hingga ke perusahaan. Kemudian menyusun grafik yang menunjukkan hubungan dari masalah ini ke produk utama lainnya.

Dua hari setelah investigasi Tom dan tim The Gecko Project diluncurkan, audit tingkat nasional terhadap sektor kelapa sawit diumumkan pemerintah Indonesia. Tidak hanya terfokus pada plasma. Ada banyak masalah lain, tetapi plasma adalah bagian penting dari itu. Kejaksaan Agung antara lain akan melihat apakah perusahaan-perusahaan itu menyediakan plasma yang menjadi kewajiban mereka. Juga pengumuman untuk membentuk satgas di Kalimantan Tengah dengan beberapa dinas kabupaten untuk melihat enam perusahaan barang konsumsi, untuk mengetahui apakah pemasok menyediakan plasma.