sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Abdul Kahar Muzakkir: Penggerak nasionalisme Indonesia di Mesir

Abdul Kahar Muzakkir diberi gelar pahlawan nasional pada 8 November 2019. Bagaimana kiprahnya?

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Selasa, 12 Nov 2019 21:27 WIB
Abdul Kahar Muzakkir: Penggerak nasionalisme Indonesia di Mesir

Presiden Joko Widodo menyerahkan plakat anugerah gelar pahlawan nasional kepada para ahli waris di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/11). Ada enam tokoh yang menjadi pahlawan nasional baru, salah satunya tokoh Muhammadiyah asal Yogyakarta, Abdul Kahar Muzakkir.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad mengatakan, Abdul Kahar sudah diusulkan menjadi pahlawan nasional sejak 2015. Saat itu, diusulkan pula nama Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo.

Menurutnya, Abdul Kahar layak diberi gelar pahlawan nasional karena terlibat aktif mempersiapkan kemerdekaan dan menggodok dasar negara Indonesia.

“Beliau seorang tokoh Muhammadiyah yang diakui semua kalangan. Sehingga, orang sering mengira, dia berasal dari kelompoknya juga,” tutur Dadang saat dihubungi Alinea.id, Selasa (12/11).

Lahir di Yogyakarta pada 16 September 1908, Abdul Kahar tumbuh sebagai seorang anak yang punya minat agama Islam yang dalam. Menariknya, ia bukan lahir dari pendidikan Belanda, seperti kebanyakan tokoh Indonesia penggerak kemerdekaan lainnya.

“Pak Muzakkir ini terhitung segolongan kecil intelektual Indonesia yang tidak pernah mengalami berguru kepada orang Belanda,” tulis Tjiptoning dalam artikelnya berjudul “Prof. Abdul Kahar Muzakkir: Orang Alim, Terpeladjar, Pedjuang, Idealis Besar, Penjiar Agama Utama karena Tidak Fanatiek” di Minggu Pagi edisi 22 Juni 1950.

Selepas menempuh pendidikan hingga kelas 3 di sekolah Muhammadiyah, Abdul Kahar memilih belajar agama ke Kiai Termas di Pacitan, Jawa Timur. Setelah itu, ia masuk ke sebuah pesantren di Solo.

Presiden Joko Widodo (kanan) menyerahkan plakat anugerah gelar pahlawan nasional kepada ahli waris Prof KH Abdul Kahar Muzakkir di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/11). /Antara Foto.

Sponsored

Kumandang nasionalisme di Mesir

Abdul Kahar muda mendengar nama Universitas Al-Azhar dan Universitas Fuad di Mesir ketika belajar di pesantren di Solo. Timbul niat belajar ke sana.

Namun, pamannya menolak permintaan dirinya untuk melanjutkan studi di sana. Ia malah diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Jalan ke Mesir, ternyata mesti ia tempuh dahulu dari Makkah.

“Setelah beberapa tahun bermukim di tanah suci itu, pemuda Kahar akhirnya pergi juga ke Mesir. Masuk Universitas Darul Ulum, dan terus di sana sampai tahun 1937,” tulis Tjiptoning.

Selama menjadi mahasiswa di Mesir, Abdul Kahar terlibat aktif dalam usaha propaganda kemerdekaan Indonesia. Pada 1925 Abdul Kahar menjadi anggota Djam'ijah Choirijah Indonesia. Di tahun yang sama, ia menjadi pendiri dan anggota Djam'ijah Sjubhan Muslimin (Perhimpunan Pemuda Islam Internasional).

Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Sudarnoto Abdul Hakim mengungkapkan, di usianya yang masih terbilang muda, Abdul Kahar sudah memainkan peran diplomasi di luar negeri untuk meyakinkan masyarakat Mesir dan tokoh dunia di Timur Tengah terhadap Indonesia berdaulat.

Abdul Kahar Muzakkir bersama tokoh Islam di Kantor Muhammadiyah Yogyakarta. /Minggu Pagi, 22 Juni 1950.

“Yang sangat penting, ia telah menggunakan kata ‘Indonesia’ sebelum Sumpah Pemuda pada 1928, tepatnya sekitar tahun 1921-1922. Ini mempermudah tokoh senior, seperti Agus Salim untuk mencari pengakuan diplomatik ke negara-negara sahabat, saat Indonesia mengumumkan kemerdekaannya,” ujar dosen sejarah dan peradaban Islam di UIN Jakarta ini, ketika dihubungi, Selasa (12/11).

Menurut Tashadi di dalam buku Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir: Riwayat Hidup dan Kemerdekaan (1986), ia memperkenalkan Indonesia melalui tulisan-tulisannya di surat kabar Al-Ahram, Al-Balagh, Al-Fatayat, dan Al-Hayat.

Sepak terjangnya di beberapa organisasi membuat namanya makin dikenal di Timur Tengah. Sampai-sampai Mufti Besar Palestina Sayyid Amin Al-Husaini memintanya ikut Kongres Islam Internasional di Palestina pada Desember 1931.

“Dalam kongres itu, Abdul Kahar Muzakkir adalah anggota termuda. Ia ditunjuk sebagai sekretaris kongres, di bawah ketua kongres Sayyid Amin Al-Husaini,” tulis Tashadi.

Perhatian Abdul Kahar terhadap negara yang tertindas begitu besar hingga ia ikut kongres itu. Kongres tersebut membawa agenda menentang kaum Yahudi, yang akan membuat negara baru dan hendak mengusir bangsa Arab dari tanah Palestina.

“Pada kehadirannya ke Palestina, Kahar menamakan dirinya wakil Indonesia yang antipenjajahan,” tulis Tjiptoning.

Menurut Sudarnoto, saat ikut kongres di Palestina, ia mengutarakan gagasannya tentang Indonesia.

Rasa nasionalisme Abdul Kahar begitu besar. Tjiptoning menulis, suatu kali ia berkunjung kembali ke Makkah. Di atas bus yang ditumpanginya, ia memasang bendera merah putih.

“Ia merasa dirinya wakil negara Indonesia merdeka, yang belum ada,” tulis Tjiptoning.

Aktivitas Abdul Kahar pun membuat pemerintah Mesir, yang saat itu dijajah Inggris, waswas. Sebagai salah seorang pemimpin mahasiswa, ia kerap dipanggil pihak kepolisian Mesir. Menurut Tjiptoning, Kedutaan Besar Belanda di Mesir sering meminta pertolongan mengawasi Abdul Kahar.

“Ketika Belanda meminta pengusiran Abdul Kahar dari Mesir, pembesar Mesir berkata, ‘tuan, daripada kami terpaksa harus mengusir tuan, sekarang lebih baik tuan selesaikan dulu studi tuan’,” tulis Tjiptoning.

Rupanya, polisi rahasia Hindia Belanda memang sudah mengetahui gerak-gerik Abdul Kahar di negeri rantau. Setelah nyaris 20 tahun tinggal di Mesir, ia kembali ke tanah air.

Begitu sampai di Stasiun Tugu, Yogyakarta, menurut Tjiptoning, resersir-resersir Belanda sudah siap “menyambutnya”. Barisan penyambut yang terdiri dari pandu Hisbul Wathan (pemuda Muhammadiyah), sudah dibubarkan polisi terlebih dahulu.

“Aktivitas politiknya dan kemudian dipicu oleh keikutsertaan dalam pameran kebudayaan Islam di Tokyo, Jepang membuatnya diasingkan ke Garut, dan kemudian ditahan di Nusakambangan oleh Belanda,” tulis Antara, Jumat (8/11).

BPUPKI dan Piagam Jakarta

Arsip Abdul Kahar Muzakkir sebagai anggota Konstituante. /Konstituante.net

Situasi berubah ketika Indonesia diduduki bala tentara Jepang, 1942-1945. Ia bebas dari interniran, kemudian pulang ke Yogyakarta. Menurut Tjiptoning, ia sempat bekerja sebagai pegawai bagian ekonomi di Yogyakarta.

Pada 1943 ia ke Jakarta, menjadi pegawai di Markas Besar Militer Jepang, bagian siaran radio luar negeri. Hidupnya mendadak mewah.

“Dapat mobil dan rumah besar di daerah Menteng,” tulis Tjiptoning.

Di sini, Abdul Kahar bertugas sebagai komentator. Ia diharuskan memberikan komentar selama 15 menit seminggu sekali untuk negara-negara Arab, dengan bahasa Arab.

Hal ini merupakan usaha propaganda Jepang untuk memengaruhi negara-negara Arab agar melawan Sekutu—Inggris, Amerika, Belanda, Australia. Namun, Abdul Kahar malah memanfaatkannya sebagai corong untuk menyuarakan nasionalisme.

“Pidato Pak Muzakkir dititikberatkan kepada pemberontakan untuk merebut kemerdekaan,” tulis Tjiptoning.

Di dalam bukunya The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, c.1910s-2010 (2012), Mitsuo Nakamura menyebut, ia sempat bekerja di Jawatan Kementerian Agama Pemerintah Militer Jepang, sebagai wakil pendiri Nahdlatul Ulama, KH. Hasyim Asy’ari.

Perjuangan politik Abdul Kahar mencapai puncaknya pada 1945, ketika ia menjadi anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Badan ini dibentuk Jepang dan diresmikan pada 29 April 1945. Anggotanya berjumlah 67 orang. Sidang BPUPKI membahas tentang perumusan dasar negara Indonesia.

Karena tak kunjung mencapai kesepakatan, dibentuklah Panitia Sembilan untuk menggodok berbagai masukan. Abdul Kahar termasuk di dalam anggota Panitia Sembilan. Perundingan Panitia Sembilan terkait dasar negara berlangsung alot antara kelompok Islam dan nasionalis.

Bahtiar Effendy dalam bukunya Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia (2011) menulis, kelompok Islam dipimpin Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso, dan A. Wahid Hasjim. Sementara kelompok nasionalis dipimpin Soekarno, Mohammad Hatta, dan Supomo.

Bahtiar menulis, kelompok Islam berpandangan, posisi Islam di Indonesia sangat mengakar, maka negara harus didasarkan kepada Islam. Di sisi lain, demi keutuhan persatuan bangsa, kelompok nasionalis menolak hal itu.

B.J Boland di dalam buku The Struggle of Islam in Modern Indonesia (1971) menulis, saat terjadi perdebatan sengit, Abdul Kahar yang tersulut emosinya, menggebrak meja.

Menurut Boland, Abdul Kahar kemudian menyarankan kompromi yang sama sekali baru. Ia mengusulkan semua kata “tuhan” atau “Islam” dalam deklarasi kemerdekaan hingga konstitusi dihapuskan.

Di dalam buku Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party Between Democracy and Integralism (2015), Remy Madinier mengungkapkan, kubu nasionalis mempertimbangkan usulan yang diajukan Abdul Kahar, dan menegaskan jika Indonesia tak menjadi negara Islam, maka lembaga-lembaga negara tak boleh memuat referensi agama.

Pada 22 Juni 1945, rumusan dasar negara pun terbentuk, dikenal sebagai Piagam Jakarta. Abdul Kahar termasuk salah seorang penandatangan Piagam Jakarta itu.

“Pak Kahar termasuk tokoh penting di balik dicoretnya tujuh kata ‘Islam’ dalam Piagam Jakarta,” tutur Sudarnoto.

Setelah kemerdekaan, Abdul Kahar memfokuskan diri mengembangkan pendidikan di Indonesia.

Infografik. Alinea.id/Dwi Setiawan.

Bersama Mohammad Hatta, Wahid Hasjim, dan Mohammad Natsir, menurut Carool Kersten di dalam buku A History of Islam in Indonesia: Unity in Diversity (2017), pada 1945 Abdul Kahar merintis berdirinya Sekolah Tinggi Islam (STI)—lalu berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) pada 1948.

Pada 1945-1960, Abdul Kahar menjadi Rektor STI. Carool menyebut, program studi yang ditawarkan STI dalam ilmu teologi dan sosial mengadopsi model kurikulum Universitas Al-Azhar, Mesir.

Menurut Sudarnoto, UII hadir sebagai cikal bakal perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia, seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN). “Istilah Pak Soekarno, perguruan tinggi Islam untuk santri,” ujar Sudarnoto.

Pada 1956 hingga 1959, Abdul Kahar terpilih menjadi anggota Konstituante dari fraksi Partai Masjumi, hasil Pemilu 1955.

Abdul Kahar Muzakkir wafat pada 2 Desember 1973. Perjuangannya, dalam kemerdekaan bangsa, pendidikan, dan agama, sudah diakui negara dengan gelar pahlawan nasional berdasarkan Keppres Nomor 120/TK Tahun 2019.

Mungkin benar kata Tjiptoning dalam kalimat akhir artikelnya di Minggu Pagi edisi 22 Juni 1950. “Orang-orang semacam ini sungguh besar harganya bagi agama yang manapun juga, terutama bagi agama Islam yang di negeri kita sedang mengalami pancaroba.”