Alasan Jokowi bolehkan menteri rangkap jabatan

Presiden Joko Widodo berbeda sikap dari periode sebelumnya soal rangkap jabatan menteri. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, tidak mempermasalahkan Kabinet Indonesia Maju kali ini diisi menteri yang juga ketua umum partai politik.

Saat ini di jajaran kabinet ada tiga menteri yang juga ketua umum partai politik. Mereka adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa.

Prabowo Subianto ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan, Airlangga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun Suharso menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas. Ketiganya telah dilantik menjadi bagian Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10).

Jokowi yakin jika menteri yang rangkap jabatan pimpinan parpol bisa menjaga ritme kerja di pemerintahan. “Yang paling penting adalah bisa membagi waktu,” kata Kepala Negara didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seperti dilansir setkab.go.id.

Pernyataan Jokowi ini berbeda dengan saat membentuk Kabinet Indonesia Kerja pada 2014. Saat itu Jokowi menilai rangkap jabatan akan membuat menteri menjadi tidak fokus bekerja.

Saat Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan formasi Kabinet Indonesia Kerja pada 27 Oktober 2014, beberapa menteri yang memiliki posisi pimpinan partai politik, melepaskan jabatan di parpol. "Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," kata Jokowi saat itu.

Jokowi mengemukakan, ada alasan khusus mengapa saat ini menteri diperbolehkan rangkap jabatan di parpol. Menurut Jokowi, kinerja menteri tidaklah bergantung dengan ada atau tidaknya jabatan di partai.

Eks Wali Kota Solo itu berkaca dari pengalamannya selama menjabat presiden di periode sebelumnya. Ketika itu, Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. “Dari pengalaman itu, kami memutuskan bahwa baik ketua partai maupun yang ada di struktur partai bisa merangkap,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa Kabinet Indonesia Maju tidak memiliki target 100 hari pertama. Ia mengingatkan, pemerintah yang dipimpinnya akan melanjutkan dari yang sebelumnya. Itu pula alasan kabinet kali ini dinamai Kabinet Indonesia Maju. "Kita akan melanjutkan dari yang sebelumnya," jelas Jokowi.

Kepada para pembantunya, Jokowi juga sudah menjelaskan target yang ingin dicapai. “Yang jelas kita ingin mengejar, yang pertama yang berkaitan dengan defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, kemudian membuka lapangan pekerjaan. Yang ini kita akan lakukan dengan menarik investasi yang sebanyak-banyaknya,” kata Jokowi kepada wartawan.

Presiden menerangkan, ia sudah menyampaikan target-target itu kepada para menterinya saat bertemu satu per satu pada Senin (21/10) dan Selasa (22/10) lalu. "Bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan secara konkrit. Hal-hal yang yang ruwet, yang ribet disederhanakan," jelas dia.

Lalu, kata Jokowi, prioritas utama lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia. Semua yang berkaitan dengan itu harus digarap secara ramai-ramai, sehingga memunculkan sebuah daya saing, memunculkan sebuah competitiveness index yang meloncat lebih baik.

“Dan yang paling terakhir, penggunaan APBN yang fokus dan terarah,” tegas Presiden. Mengenai undang-undang atau aturan yang menghambat investasi, Presiden Jokowi mengingatkan, itu yang sudah didampaikannya saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, di MPR RI, Jakarta, pada Minggu (20/10) lalu.

“Akan dilakukan dengan cara cepat lewat Omnibus Law, 74 undang- undang nanti semuanya akan dilakukan revisi lewat omnibus law,” ujar Presiden.