Anggota Komisi VII DPR pertanyakan turunnya anggaran riset BRIN

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, mempertanyakan turunnya anggaran riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2023. Anggaran riset seharusnya lebih besar dari anggaran untuk dukungan manajemen.

"Terkait turunnya anggaran riset yang dialihkan untuk anggaran dukungan manajemen, ini menjadi pertanyaan kami semua (di Komisi VII DPR)," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu kepada Alinea.id, Minggu (12/2).

Pada 2023, BRIN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp6,388 triliun, turun dari anggaran 2022 sebesar Rp6,464 triliun. Selain turun secara total, anggaran untuk riset dan inovasi turun cukup besar.

Pada 2022, anggaran untuk riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai Rp3,109 triliun atau 48,1% dari anggaran. Sisanya sebesar Rp3,355 triliun (51,9%) dialokasikan untuk dukungan manajemen.

Pada 2023, anggaran untuk riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi turun jadi Rp2,246 triliun atau 35,17% dari anggaran. Sebaliknya, anggaran dukungan manajemen naik menjadi Rp4,141 triliun atau mengambil porsi sebesar 64,83% dari total anggaran.

"Seharusnya anggaran riset dan inovasi lebih besar dari anggaran dukungan manajemen," jelas Mulyanto. Mulyanto belum menjelaskan apakah Komisi VII DPR akan memanggil BRIN untuk menjelaskan soal ini.

Penjelasan BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan, postur anggaran BRIN tahun ini tidak banyak berubah bila dibandingkan dengan total pagu pada 2021. Anggaran tahun itu berasal dari lima entitas yang diintegrasikan ke BRIN, yaitu Kemristek, BATAN, BPPT, LAPAN dan LIPI. 

Dari pagu Rp6,388 triliun, BRIN harus mengalokasikan 64% untuk operasional. Ini mencakup gaji pegawai dan kebutuhan rutin, seperti utilitas (listrik, telepon, internet, air), alih daya untuk kebersihan, keamanan dan pengemudi, BBM, dan kendaraan operasional.

"Juga belanja ATK, belanja berlangganan (jurnal, citra satelit untuk kebutuhan nasional), serta pemeliharaan fasilitas perkantoran," jelas Laksana dalam konferensi pers di kantor BRIN, Jakarta, Jumat (10/2).

Setelah penggabungan lima entitas dan unit penelitian dan pengembangan atau litbang dari 72 kementerian/lembaga, BRIN mengelola pegawai sekitar 15.000 ASN. Mereka tersebar di 52 lokasi perkantoran dan 100 lokasi nonperkantoran lainnya. 

BRIN, kata Laksana, juga harus mendukung operasi tiga reaktor riset, armada kapal riset, armada pesawat penginderaan jauh, dan berbagai infrastruktur riset lainnya.

Bagi eks-Kepala LIPI itu, postur anggaran BRIN ini sangat kontras bila dibandingkan dengan K/L lain yang memiliki pagu serupa tetapi dengan beban jumlah ASN jauh lebih kecil, serta tugas dan fungsi yang tidak membutuhkan infrastruktur fisik secara masif. 

"Sebaliknya, sebagai lembaga riset, BRIN memiliki tugas dan fungsi yang sangat teknis dan harus menanggung berbagai infrastruktur riset yang membutuhkan biaya pemeliharaan dan operasional sangat besar," kata dia.

Selain itu, BRIN juga berkewajiban untuk memfasilitasi tidak hanya periset BRIN, tetapi juga seluruh periset di Indonesia. Laksana tidak secara khusus menyinggung turunnya anggaran riset dan inovasi tahun ini.