Anies mengistimewakan Reuni 212, pengamat bilang wajar

Kehadiran Gubernur Anies Baswedan pada reuni akbar 212 menambah keistimewaan acara tersebut. Setelah mengumumkan sampah yang ditimbulkan dari perhelatan keagamaan itu sedikit, Anies juga menyatakan akan segera memperbaiki rumput di pelataran Monas yang rusak akibat terinjak-injak massa.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyebut, keistimewaan yang diberikan Anies kepada peserta maupun panitia reuni merupakan hal wajar. Menurutnya, Anies dalam hal ini ibarat tuan rumah yang perlu menjamu tamunya.

"Itu sama saja seperti kita menerima tamu yang datang ke rumah, lalu ada pot yang rusak, masa kita minta ganti rugi," ujarnya kepada Aline.id, Senin (3/12).

Kehadiran Anies di tengah reuni tetap dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala daerah yang wajib untuk memantau keberlangsungan acara. Posisi itu dipertegas Anies dengan mengenakan pakaian dinas meski hari itu adalah hari libur.

"Jadi cukup dapat dimengerti, kalau dia (Anies) tak hadir justru menjadi pertanyaan," ungkapnya.

Meski demikian, Hendri mengingatkan agar Anies tetap menjaga komitmen dan bersikap yang sama ketika ada pemeluk agama lain menggelar acara serupa di Monas. Akan lebih dari keistimewaan yang diartikan bila terjadi ketimpangan penanganan bila kedepannya terjadi perbedaan.

"Harus disampaikan, bukan hanya Islam yang dapat menggunakan Monas, tetapi agama lain juga boleh. Anies kan Gubernur Jakarta bukan Gubernur-nya 212," ungkapnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Faroh, KH Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengapresiasi jalannya Reuni Akbar 212 yang digelar Minggu, (2/12).

Menurut pria asal Jombang ini, Reuni 212 adalah potret dari semangat persatuan umat Islam, Ia tak setuju apabila acara tersebut dicap politis bahkan dan terkesan dikendalikan aktor politik 

"Semua kan bisa dibilang politis kalau kita melihat dari mata politis. Kalau kita lihat dari kacamata dakwah dan persatuan, ya ini persatuan," paparnya dalam keterangan pers yang diterima Alinea.id.

Salah satu cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) ini mengaku ikut ambil bagian dalam Reuni Akbar yang digelar di kawasan Monas. Ia berangkat dari Surabaya menuju Jakarta pada Sabtu (1/12) malam, menggunakan pesawat terakhir pada hari itu. Bersama dengan rombongan peserta Reuni Akbar 212 dari berbagai wilayah di Jawa Timur, seperti Madura dan Malang.

"Hampir 80% penumpang pesawat malam itu memang yang berangkat ke Monas, jadi mereka berangkat murni dari uang pribadi. Tidak ada hubungannya dengan pemodal. Ini cermin semangat persatuan umat Islam," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menyesalkan sikap Anies yang dengan mudah menyatakan akan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari Reuni 212.

Meski tidak sampai berujung pada kerusakan berat pada rumput dan taman yang ada di Monas, Bestari tetap meminta Anies mengkaji ulang keputusannya membuka kawasan Monas untuk kegiatan keagamaan. Dia pun menunjuk Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di wilayah DKI Jakarta, termasuk Monas.

Aturan tersebut dibuat turunannya berupa Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004 dan dipertegas melalui Kepgub Nomor 8 Tahun 2015. Seluruhnya mengategorikan lokasi Monas dan sekitar Jalan Merdeka Selatan, Utara, Barat, dan Selatan ke dalam zona netral.

"Harusnya dievaluasi, apalagi pernah ada kejadian ada orang sampai meninggal dunia waktu bagi-bagi sembako. Monas itu memang sudah selayaknya menjadi kawasan taman terbatas," terang Bestari.

Anggota Komisi Pembangunan DPRD DKI itu juga mengingatkan agar Anies lebih fokus pada pembangunan di Jakarta ketimbang mengeluarkan kebijakan dengan memperbolehkan Monas untuk kegiatan yang menurutnya tak berdampak bagi kemajuan Ibukota.

"Malah akhirnya berdampak pada gangguan yang cukup besar terhadap masyarakat, seperti kegiatan rutin car free day, dan keluarga-keluarga yang ingin wisata ke Monas. Sudah lah kemarin itu tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk pembangunan di DKI, dan itu diperbolehkan Gubernur," ungkapnya.