BNPT pertemukan mantan teroris dan penyintas

Terobosan baru dalam upaya penanggulangan terorisme digulirkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Lembaga ini memfasilitasi pertemuan 124 mantan terpidana terorisme dan 51 penyintas atau korban selamat. Kegiatan yang dihelat pada Rabu (28/2) ini diberi tajuk ‘Silaturahmi Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)’.

Program ini sendiri merupakan ihtiar BNPT agar kedua belah pihak merasakan kehadiran negara dalam pemenuhan hak-haknya. Ini senada dengan muatan Nawacita Presiden Jokowi mengenai kehadiran negara kepada setiap elemen bangsa. Peristiwa itu juga menandai era keterbukaan para penyintas dan pelaku terorisme.

Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, belum semua penyintas telah sembuh dari trauma terorisme. Alhasil BNPT memandang perlu dilakukan pertemuan bersama untuk mendengar kicauan dari kedua belah pihak.

"Kami mendorong agar penyintas mendapatkan hak-haknya. Untuk itulah penting bagi kita menghargai perbedaan, sebab acara ini memfasilitasi mantan pelaku dan penyintas untuk bicara,” ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta.

Ia berharap acara ini mampu membawa pesan damai. Dari penyintas berharap kejadian teror tak terulang. Sementara dari sisi pelaku, bisa jadi alarm untuk menghentikan upaya penciptaan ketakutan lewat teror-teror yang memakan korban. “Saya berterima kasih pada penyintas yang telah berjiwa besar dan menjadi pelopor pembawa pesan perdamaian,” jelasnya.

Selain itu, Suhardi juga berharap media selaku agen penyebar informasi, bisa ikut berpartisipasi menyebarkan pesan perdamaian. Sebab menurutnya, perdamaian adalah kunci persatuan bangsa Indonesia.

Hal itu diamini Menteri Sosial, Idrus Marham, “Silaturahmi kebangsaan adalah hal mendasar bagi Indonesia di masa depan. Pertemuan ini seyogyanya disandarkan pada kebutuhan bersama untuk mencapai keserasian.”

Bagi Idrus, silaturahmi adalah pintu masuk yang bisa membawa efek yang luar biasa. Ini juga menjadi momentum untuk saling menguatkan kedua belah pihak. “Saya harap implikasi sosialnya besar karena ini adalah pintu masuk,” tandasnya.

Sementara pemerintah yang menjadi representasi Negara, bisa terlibat aktif dalam penanganan terorisme, termasuk pemulihan hak oknum yang terlibat. Karena pentingnya silaturahmi ini, ia menekankan bahwa negara tak akan absen dalam penanggulangan terorisme, termasuk menjembatani para penyintas dan mantan pelaku.

Di momen itu, Suhardi juga mendesak pemerintah untuk segera merampungkan RUU mengenai terorisme. “Penanggulangan terorisme butuh payung hukum yang jelas serta dukungan lintas lembaga,” tuturnya. RUU yang baik harus mampu mengakomodasi perspektif dan kebutuhan korban, baik medis, rehabilitasi, psikologi, psikososial, hingga kompensasi bagi penyintas.