logo alinea.id logo alinea.id

BW: MK punya cukup alasan batalkan pelaksanaan Pilpres 2019

"Tidak jelasnya DPT sebenarnya telah cukup menjadi alasan bagi majelis hakim MK untuk membatalkan pelaksanaan Pilpres 2019."

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Selasa, 25 Jun 2019 23:58 WIB
BW: MK punya cukup alasan batalkan pelaksanaan Pilpres 2019

Ketua Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) akan memenangkan gugatan hasil sengketa Pilpres 2019 yang mereka ajukan. Menurutnya, MK memiliki cukup alasan untuk membatalkan pelaksanaan Pilpres 2019. 

Keyakinan Bambang didasari sikap KPU yang tak dapat menjawab ihwal Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman yang diungkap dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Menurutnya, berdasarkan keterangan saksi Idham Amiruddin, terdapat 22 juta DPT siluman dalam bentuk NIK rekayasa, pemilih ganda, dan pemilih di bawah umur. 

"Tidak jelasnya DPT sebenarnya telah cukup menjadi alasan bagi majelis hakim MK untuk membatalkan pelaksanaan Pilpres 2019, sebagaimana MK telah membatalkan Pilkada Sampang dan Maluku Utara Tahun 2018 karena ketidakjelasan DPT," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Selasa (25/6).

Selain itu, Bambang juga menyebut KPU tak dapat membuktikan adanya formulir C7 (daftar hadir) setelah dilakukan inzage atau pemeriksaan berkas perkara di persidangan. 

Sponsored

"Ketidakadaan C7 sangat fatal terkait dengan kepastian atas hak pilih rakyat," ujarnya.

Oleh karena itu, Bambang berharap MK dapat memberi putusan yang jujur dan adil pada Kamis (27/6) nanti. Jika tidak dapat menegakkan kebenaran dan keadilan secara utuh, kata dia, maka keputusan MK akan kehilangan legitimasi, karena tidak ada public trust di dalamnya. 

"Akibatnya lebih jauh, bukan hanya tidak ada public trust, namun juga tidak akan ada public endorsement pada  pemerintahan yang akan berjalan," katanya.

Membaca peluang Garbi menjadi partai politik

Membaca peluang Garbi menjadi partai politik

Rabu, 17 Jul 2019 20:50 WIB
Jalan sunyi seorang perias jenazah

Jalan sunyi seorang perias jenazah

Selasa, 16 Jul 2019 18:23 WIB