Covid-19 terus meningkat, Pemprov Banten dan DKI ambil langkah strategis

Pasien positif terjangkit Covid-19 mengalami kenaikan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dari 18 Maret 2020 hingga 19 Maret 2020 pukul 12.00 WIB, setidaknya, terdapat 82 kasus tambahan positif coronavirus

"Sehingga, total kasus pada hari ini adalah 309 orang," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, saat konfrensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (19/3).

Penyebaran penambahan kasus itu terjadi di Provinsi Banten sebanyak 10 kasus, Derah Istimewa Yogyakarta dua kasus, DKI Jakarta 52 kasus. Kemudian Jawa Barat dua kasus, Jawa Tengah empat kasus, Jawa Timur satu kasus, Kalimantan Timur dua kasus, Kepulauan Riau dua kasus, Sumatera Utara satu kasus, Sulawesi Tenggara tiga kasus, Sulawesi Selatan dua kasus dan Riau satu kasus. 

Sementara itu, empat pasien di DKI Jakarta telah dinyatakan sembuh. "Sehingga total keseluruhan kasus yang sudah sembuh adalah 15 orang," turur dia.

Di samping itu, terdapat tambahan kasus coronavirus yang meninggal dunia. Rinciannya, DKI Jakarta lima kasus, Jawa Tengah satu kasus.

"Maka, total kasus kematian adalah 25 orang," papar Yuri.

Provinsi Banten dan DKI Jakarta merupakan daerah yang paling banyak ditemui kasus Covid-19. Berdasarkan data Kemenkes per 19 Maret 2019 pukul 12.00, Di DKI Jakarta terdapat 210 kasus, sedangkan Banten 27 kasus.

Meningkatnya jumlah pasien positif coronavirus di Banten, membuat Pemerintah Provinsi Banten berencana melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp10 miliar. Langkah itu dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19 yang disebabkan coronavirus. 

Anggaran tersebut bersumber dari dana tak terduga (TT) pada Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2020 dan dari dana bantuan sosial atau CSR perusahaan.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Dwi Sahara mengatakan, terkait kejadian luar biasa (KLB) Covid-19, Dinas Kesehatan (Dinkes) sudah mengajukan pencairan dana senilai Rp10,065 miliar untuk keperluan sarana dan pra sarana (sarpras) dan tenaga kesehatan.

Jika masih kurang dan dana TT habis, maka pemprov akan melakukan sejumlah pergeseran anggaran. Kebijakan itu akan dilakukan pada pada pos pembiayaan di Dinkes.

Sementara untuk efek lainnya dari pergeseran anggaran, bisa dibahas lebih mendalam pada perubahan APBD. "Jadi nanti untuk penganggaran di akhir tahun bisa dilakukan diperubahan. Mudah-mudahan jangan sampai ada lagi bencana," tuturnya.

Sementara Pemprov DKI melakukan pendekatan berbeda. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, jumlah pasien yang dinyatakan positif terjangkit Covid-19 menunjukkan tren meningkat. 

"Intinya adalah perkembangan penularan Covid-19 menunjukkan trend yang sangat tinggi," kata Anies usai memberikan arahan arahan terkait Penanganan Covid-19 dihadapan para Kepala SKPD, Walikota, Camat, dan Lurah di seluruh wilayah DKI di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (19/3).

Menurutnya, pencegahan Covid-19 perlu dilakukan dari akar rumput yaitu, tingkat RT dan RW. Dia juga menggandeng lurah di DKI Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan. 

Atas dasar hal tersebut, Anies kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk terus melakukan berbagai langkah agresif mencegah penularan dengan membatasi interaksi.