PP Persis pertanyakan data BNPT soal ponpes terafiliasi organisasi teroris

Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menyoroti pernyataan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar soal ratusan pondok pesantren terafiliasi organisasi teroris. PP Persis mendesak BNPT menyajikan fakta hukum yang bisa diuji publik.

Wakil Ketua Umum PP Persis, Jeje Zaenudin menyatakan, tak meragukan informasi BNPT soal pesantren terafiliasi organisasi teroris berbasis data. Kendati demkian, dia meminta agar BNPT menginformasikan lebih lanjut dan membuka data pesantren yang disebut berafiliasi dengan organisasi teroris kepada publik.

"Bisa saja perumusan kriteria pondok pesantren yang didaftar berafiliasi kepada kelompok teroris itu bersifat subjektif dan sepihak. Sehingga memungkinkan bisa diklarifikasi bahkan digugat oleh pihak pondok pesantren tersebut," ujar Jeje dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (28/1).

Jeje menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, penetapan suatu lembaga pendidikan pesantren divonis sebagai lembaga berafiliasi teroris juga harus dalam kerangka hukum yang objektif, bukan berdasar analisis subjektif.

Dia menjelaskan, terorisme termasuk tindak kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime. Kata dia, pernyataan sepihak tanpa adanya fakta hukum hanya akan menurunkan kinerja penanggulangan terorisme di Indonesia.

"Saya khawatir cara-cara seperti ini akan memperkuat kecurigaan masyarakat tentang adanya upaya mendiskreditkan kelompok Islam tertentu. Yang rugi tentu bukan hanya BNPT, tetapi keseluruhan program negara yang bisa saja jadi gagal menangani masalah terorisme sebenarnya," ujarnya.

PP Persis menekankan, penyebutan sebuah lembaga pesantren berafiliasi dengan teroris harus benar-benar terverifikasi, baik data dan kriterianya. Apa yang dimaksud berafiliasi dengan tindakan teror, apa saja yang telah, akan, atau mungkin terjadi.  "Jangan sampai dipahami bias," tegas Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat ini.

Ustaz Jeje menambahkan, penetapan suatu lembaga pendidikan berafiliasi pada teroris memiliki konsekuensi sangat besar dan berat yang ditanggung oleh lembaga atau pondok pesantren yang diduga terafiliasi organisasi teroris. Ia mengatakan, sangat layak bagi pesantren tertuduh melayangkan gugatan.

"Saya kira layak jika mereka yang tidak merasa dan tidak menerima tuduhan itu memproses secara hukum, sebab nama baik mereka telah tercemar. Sehingga bisa terbukti di pengadilan benar tidaknya lembaga pondok itu dianggap berafiliasi kepada teroris," ujar Ustaz Jeje.

Sebelumnya, BNPT mencatat sedikitnya 198 pondok pesantren terafiliasi dengan sejumlah organisasi teroris, baik dalam dan luar negeri termasuk ISIS. Hal itu disampaikan Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1). Namun, Boy tak mengungkap lebih lanjut terkait identitas atau nama pesantren yang dimaksud.

"Kami menghimpun Ponpes yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini juga merupakan bagian upaya-upaya dalam konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan," kata Komjen Boy.

BNPT mencatat, dari total 198 pesantren tersebut, 11 di antaranya terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Jamaah Ansharut Khilafah (JAK), 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI), dan 119 terafiliasi dengan Ansharut Daulah atau simpatisan ISIS.