DLHK belum ketahui penyebab banjir Lebak
Pemprov Banten belum meneliti penyebab bencana banjir Lebak.
Sudah 25 hari bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak, Banten berlalu. Namun, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Banten belum meneliti penyebab terjadi bencana banjir yang terjadi di awal tahun 2020 tersebut.
Dinas Lingkungam Hidup dan Kehutanan (DLHK) Cabang Lebak-Tangerang baru melakukan pemotretan udara terhadap titik longsor di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), di wilayah Lebak yang menerjang enam kecamatan itu.
"Kita baru melihat titik-titiknya saja, belum sampai (meneliti), nanti itu ada tim tersendiri lah. Tim dari provinsi nanti gabungan, ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) nya, kita (LHK) nya," kata Kepala Dinas LHK Cabang Lebak-Tangerang, Fiva Zabreno, Sabtu (25/1).
Mereka baru memetakan titik longsor dan banjir bandang menggunakan GPS untuk dilakukan penanaman pohon, sekaligus rehabilitasi lokasi terdampak bencana alam.
"Kemarin kita sudah mengambil titik melalui GPS, mengambil titik-titik yang akan kita kerjakan. Jadi ada enam kecamatan lokasi paska bencana ini, nanti kita akan ada tindakan penanaman disini, penanaman di lereng-lereng yang dianggap berbahaya untuk longsor," ujarnya.
Pihaknya pun belum mendapatkan hasil penelitian air dan lingkungan sekitar TNGHS di Kabupaten Lebak, apakah mengandung merkuri sebagaimana digunakan penambang emas tradisional.
Dampak penggunaan merkuri memang tidak langsung dirasakan namun akan berdampak berbahaya terhadap masyarakat sekitar.
"Berbahaya seumpamanya jika digunakan di aktifitas pertambangan. Karena nanti mereka mencucinya di air, airnya mengalir, itu kan nanti bisa dipakai oleh manusia, oleh hewan, dan tumbuhan juga. Dampak negatif, banyak penyakit yang disebabkan zat kimia merkuri, ada kurang pertumbuhannya, orangnya menjadi kecil," katanya.
Terpisah, Ketua DPRD Banten Andra Soni mendorong Pemprov Banten segera melakukan penelitian penyebab banjir bandang dan longsor di Lebak.
Selama ini, sambung Soni, masyarakat hanya disajikan pernyataan tambang ilegal menjadi biang kerok namun belum ada penelitian ilmiah.
"Belum ada hasil penelitian dari lembaga resmi yang menyampaikan secara ilmiah melalui penelitian dan kajian terkait penyebab kejadian longsor dan banjir bandang ini," tutupnya.