Tumpang tindih aturan keamanan laut, DPR panggil Menlu hingga Bakamla

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta bakal mengundang Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Pertahanan (Menhan), Panglima TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk menyelesaikan persoalan Natuna.

"Rencananya hari Kamis, rapat ingin tau detail persoalanya yang berkembang secara teknis," ujar Sukamta dalam sesi diskusi publik pada Senin (13/1), di kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Jalan Warung Jati Timur Raya, Jakarta Selatan. 

Pertemuan tersebut diharapkan bisa menjelaskan temuan DPR soal perbedaan pandangan teknis antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut.

"Kita ingin tau dulu persoalannya, DPR siap memberikan dukungan politik," jelasnya.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mendesak pemerintah segera memperbaiki aturan terkait keamanan laut. 

"Persoalnya begini, ada 24 undang-undang, ditambah 2 peraturan pemerintah yang mengatur kemanan laut. Jadi banyak sekali agensi yang mengatur kemanan laut, tetapi tugasnya itu tidak pernah jelas, jadi multiagensi tapi tidak jelas tugasnya. Harapan kita, agensinya tunggal, tugasnya meliputi segala keperluan," ujar Sukamta. 

Dia juga mendesak pemerintah cermat menggunakan momentum Omnibus Law Kemanan Laut untuk membenahi undang-undang terkait. 

"Ini momen yang bagus untuk membenahi perundang-undangan tentang kemanan laut kita, siapa sih sebetulnya yang kita tugasi untuk mengamankan laut kita ini? polisi laut, angkatan laut, Bakamla, siapa koordinatornya? selama ini masih terus saling kasih dan saling rebutan," ujarnya. 

"Kalau ternyata Bakamla yang diberi tugas, tentu kita berharap Bakamla diperkuat. Selama ini masalahnya Bakamla tidak jelas penugasannya, armadanya juga terbatas jika dibandingkan dengan China," tutup Sukamta.