DPRD Surabaya kritik Pemprov Jatim karena mobil PCR digeser

Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dalam menangani pandemi coronavirus anyar (Covid-19) dianggap tanpa strategi komprehensif. Dicontohkannya dengan pengalihan mobil laboratorium polymerase chain reaction (PCR) atau Mobile Combat Covid-19 ke daerah lain yang kasusnya lebih rendah.

"Surabaya sebagai ibu kota dan kota terbesar, adalah episentrum utama di Jawa Timur, baik dari sisi jumlah positif hingga tingkat penularan. Surabaya berada di posisi tertinggi semestinya menjadi prioritas," kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri, Sabtu (30/5). 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berencana meminjamkan dua mobil lab PCR ke Jatim, sesuai surat pemerintah provinsi (pemprov) tertanggal 11 Mei 2020. Diserahkan di rumah sakit darurat (RSD) di Lapangan Indrapura, Surabaya, pada 27 Mei.

Sehari berselang, kendaraan dikirim ke Sidoarjo, Lumajang, dan daerah lain. Namun, belakangan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, kesal dengan itu dan menganggap mobil lab PCR disabotase.

Pernyataan senada disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno. Dia mengungkapkan, Pemprov Jatim beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang meneror warga, seperti "Kota Pahlawan" bisa menjadi Wuhan jika warganya tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Pernyataan-pernyataan Pemprov Jatim yang seolah meneror warga Surabaya tidak diikuti dengan tindakan konkret di lapangan dengan memberi prioritas ke Surabaya. Jadi, patut dipertanyakan apa motif para pejabat Pemprov Jatim dengan berbagai pernyataan yang tidak diikuti aksi dan strategi di lapangan," paparnya.

Kota Wuhan. Hubei, China, merupakan episentrum awal Covid-19. Lalu menyebarluas ke berbagai daerah dan negara lain.

Dirinya melanjutkan, Risma telah bersurat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim pada 22 Mei. Isinya, permintaan bantuan untuk perluasan tes usap (swab) dengan dua Mobile Combat Covid-19.

"Logikanya, surat wali kota itu bisa menjadi landasan bagi kebijakan Pemprov Jatim untuk memprioritaskan Surabaya untuk pengoperasian mobil test PCR bantuan BNPB Pusat," jelasnya.

Sementara, Koordinator Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, dr. Joni Wahyuhadi, beranggapan, terjadi miskomunikasi terkait permohonan peminjaman mobil PCR. Sebab, kendaraan mulanya untuk membantu permasalahan di Institute of Tropical Diseases Universitas Airlangga (ITD Unair).

Dirinya lantas berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, Febria Rachmanita. Lalu, diarahkan ke Asrama Haji Surabaya untuk dilakukan tes di sana.

Pada 28 Mei, mobil PCR ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo dan Lapangan Indrapura, Surabaya. Sehari kemudian, dipindah ke RSUD Tulungagung dan RSUD Soegiri Lamongan.

"Miskomunikasi terjadi saat Bu Feni menugaskan stafnya, kalau tidak salah namanya Bu Deni. Tapi, tidak menyampaikan hari ini acaranya di Surabaya apa, sehingga mobil dikirim ke Lamongan dan Tulungagung yang memang juga sangat membutuhkan," urainya. (Ant)