Dubes diminta tidak melupakan perlindungan WNI

Presiden Joko Widodo telah resmi melantik 20 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di negara penempatannya. Presiden Joko Widodo memberikan tugas khusus kepada para duta besar agar sebesar 80% kegiatannya berfokus pada diplomasi ekonomi. Dari mendorong masuknya investasi asing, hingga terkait meningkatkan ekspor produk UMKM.

Namun, politisi Partai Golkar berharap 20 duta besar tersebut juga tidak melupakan perlindungan warga negara Indonesia (WNI).

“Saya menegaskan agar jangan sampai karena terlalu sibuk mencari peluang investasi maupun ekspor maka menomorduakan perlindungan WNI di negara penempatan. Apalagi, dalam situasi pandemi seperti sekarang, perlindungan WNI kita harus mendapat perhatian yang cukup,” ujar Anggota Komisi I DPR-RI Fraksi Golkar Christina Aryani dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9).

Christina mengaku telah mengingatkan para duta besar tersebut ketika mereka mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu. “Saat itu saya hadir di seluruh sesi fit and proper test untuk memastikan komitmen mereka terhadap perlindungan WNI,” ucapnya.

Perlindungan WNI merupakan salah satu dari prioritas empat plus satu politik luar negeri Indonesia. Empat plus satu terdiri dari penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia. Prioritas terakhir atau plus satu adalah infrastruktur diplomasi yang kuat untuk mendukung pencapaian empat prioritas utama.

“Saya menyambut baik arahan Presiden tersebut mengingat dalam situasi pandemi ini diperlukan upaya-upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita,” tutur Christina.

Isu perlindungan WNI juga telah diulasnya dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Luar Negeri minggu lalu. Ia pun memastikan perlindungan WNI mendapatkan porsi anggaran yang cukup.

“Malaysia utamanya menjadi perhatian khusus saya. Pada Dubes Hermono saya sudah berkomunikasi dan berkomitmen untuk segera mengunjungi Malaysia setelah situasi pandemi mereda. Kami di DPR tentu saja siap bersinergi dengan pemerintah guna memastikan negara terus hadir melindungi warganya di luar negeri,” ujar Christina.