Ekonom kritik Nadiem yang hanya tampung tenaga kerja tak berkualitas

Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memiliki pekerjaan rumah cukup berat untuk meningkatkan  kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Menurut Ekonom Senior Indef, Didik J. Rachbini, tantangan mantan bos Gojek tersebut seiring dengan pertumbuhan tenaga kerja yang terserap dalam perusahaan transportasi online yang dirintisnya. Meski banyak menyerap tenaga kerja, tetapi tidak berkualitas.

"Nadiem adalah menteri yang heboh. Saya tunjukkan fakta bahwa gojek adalah berkah sebagai peluang kerja yang sangat besar, tetapi sebagai tempat penampungan tenaga kerja berkualitas rendah," kata Didik dalam sebuah diskusi online di Jakarta, Minggu (10/11).

Dia menjelaskan, tenaga kerja tidak berkualitas seperti ini harus diubah menjadi tenaga kerja berkualitas. Jika tidak, maka visi presiden hanya akan jadi jargon semata.

"Jauh panggang dari api. Tetapi saya perkirakan tenaga kerja tidak berkualitas dalam kasus gojek jika kebijakannya seperti ini, maka dua sampai tiga dekade ke depan hanya akan menjadi tempat penampung tenaga kerja tidak berketerampilan," ujarnya. 

Lebih lanjut, kata dia, dengan ribuan pekerja yang terserap di Gojek saja, Nadiem tidak mampu meningkatkan kualitas pekerjanya. Apalagi menangani jutaan angkatan muda manusia Indonesia yang akan masuk ke pasar tenaga kerja. 

"Di tempatnya sendiri Nadiem tidak bisa mengubah SDM menjadi berkualitas yang jumlahnya hanya ribuan. Bagaimana bisa di tingkat nasional bisa mengubah puluhan juta orang berketerampilan rendah menjadi SDM berkualitas, seperti visi presiden," ucap Didik.

Dia menjelaskan, dari angka makro tingkat angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) dengan jumlah sebanyak 40%. 

Sementara itu, pendidikan vokasi atau setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang digalakkan oleh pemerintah ternyata juga menyumbang angka tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi dibandingkan lulusan pendidikan lainnya sebanyak 8,73% di tahun 2019.

"Berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan vokasi dan harus mendapat tempat untuk diselesaikan pada periode 5 tahun ke depan," katanya. 

Masalah vokasi ini, lanjut dia, sudah berlangsung puluhan tahun karena tidak menghasilkan tenaga terampil yang memadai dan harus ada terobosan kebijakan. Tanpa itu, maka visi baru SDM ini sama saja dengan sebelumnya.

"Harus ada pelatihan yang serius di daerah-daerah dengan ujung tombak pemerintah daerah agar sumber daya manusia lapisan bawah ini produktif," kata Didik.