Epidemiolog: Jangan tertipu dan terbujuk pabrik obat Covid-19 yang serakah

Epidemiolog mengingatkan publik agar tidak mudah tertipu oleh bujuk rayu industri yang serakah. Peringatan itu disampaikan menyusul adanya farmasi besar yang mengklaim telah meracik obat manjur untuk Covid-19.

Peringatan itu disampaikan oleh epidemiolog Pandu Riono. Akademikus Universitas Indonesia yang biasa disapa "Juru Wabah" itu menulis di akun twitternya, yang disitat Selasa (9/11), "Vaksinasi jauh lebih baik dan murah dibandingkan obat-obatan yang mengklaim mencegah Covid-19 berat dan kematian. Jangan ditipu dan dibujuk industri farmasi yang serakah."

Menurut Pandu, peringatan ini penting disampaikan karena konflik kepentingan di dunia kesehatan sangat semrawut. Ini mendorong biaya kesehatan sangat mahal. 

"Profesi kesehatan dan pejabat publik yang terkait harus bebas dari konflik kepentingan. Selain jaminan integritas dan menjaga etika, juga utamakan kepentingan kesehatan publik, yakni nyawa manusia," tulis dia.

Tidak jelas siapa yang tengah disentil Pandu. Belum lama ini, dua menteri di kabinet membetot perhatian publik karena diduga ada di balik bisnis tes swas RT-PCR lewat PT Genomik Solidaritas Indonesia.

Dua menteri ini adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Keduanya sempat memang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terkait dugaan berbisnis tes RT-PCR.

Luhut diketahui memiliki 10% saham di PT GSI melalui PT Toba Bumi Energi. Sementara Erick Thohir tidak terlibat langsung. Ia ikut terseret karena Yayasan Adaro Energi juga memiliki saham di PT GSI.

Yayasan Adaro Energi adalah entitas di bawah PT Adaro Energi, perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir, kakak Erick Thohir.

Luhut sudah menjelaskan bahwa PT GSI didirikan dengan semangat kewirausahaan sosial. Tujuannya untuk membantu penyediaan tes PCR yang pada masa awal pandemi dulu, termasuk sulit didapat.

Para pemegang saham tidak mengambil untung dari perusahaan. Keuntungan dari GSI, kata Luhut, banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Juga tenaga kesehatan, termasuk yang ada di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Jakarta.

Kemenkes borong obat Covid-19

Kabar terbaru soal obat Covid-19 disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kata Budi, melakukan uji klinis terhadap segala jenis baru obat Covid-19, termasuk yang menjadi perbincangan publik, Molnupiravir.

"Kemarin saya sudah ke Amerika deal dengan Merck. Rencananya kita akan beli dulu, sementara mungkin 600 ribu sampai 1 juta tablet bulan Desember," kata Budi Gunadi pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI, ditayangkan secara virtual, Senin (8/11).

Hal ini, jelas Budi dalam rangka mempersiapkan diri dan mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. "Mudah mudahan tidak terjadi, tapi kalau terjadi setidaknya kita punya stok obatnya dulu," beber Budi.

Sekarang, sambung Budi, pihaknya lagi apply licencing lewat Merck atau lewat United State. "Jadi, Merck sudah mengalihkan meminta tolong pada United Nations, badan yang namanya Medicine Patent Pool (MPP) untuk bisa diberikan grand patennya oleh dia," ungkapnya.

Pada tahap awal, pemerintah menempuh skema pembelian langsung kepada produsen. Baru kemudian ke MPP. "Molnupiravir ini sudah memberikan lisensinya ke delapan pabrik di India untuk diproduksi," kata Budi.

Budi menjelaskan, kisaran harga pil Covid-19 buatan perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Merck, di bawah Rp1 juta. "Hitung-hitungan kami antara 40 sampai 50 dolar," kata Budi.

Budi mengatakan, konsumsi Molnuvirapir oleh pasien dilakukan selama lima hari selama proses penyembuhan, masing-masing sebanyak delapan tablet. "Jadi kira-kira butuh 40 tablet," jelas dia.

Molnupiravir bisa dikonsumsi pasien terkonfirmasi Covid-19 bergejala ringan. "Kalau dia positif tapi saturasi masih di atas 94 atau 95, dikasih obat ini hasil uji klinis di luar negeri 50% bisa sembuh," tuturnya.

Pihaknya, jelas Budi, mengajak perusahaan BUMN dan swasta untuk bisa apply paten dari mereka, sehingga bisa membuat di Indonesia. "Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bikin ini di sini, sehingga memperkuat sistem ketahanan kesehatan kita," jelas Budi.