Epidemiolog UI: KPC PEN gagal, bubarkan saja!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali tidak efektif menekan laju penularan Covid-19. Menanggapi hal itu, ahli epidemiologi dan biostatistik Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menganggap, KPC PEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) sudah gagal.

"Bubarkan saja, serahkan pada Kemenkes yang bisa menangani langsung,” ucap Pandu Riono kepada Alinea.id, Senin, (1/2).

Ia pun mengingatkan bahaya komersialisasi (perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan) dalam penanganan pandemi Covid-19. Misalnya, terkait GeNose Tes, banyak negara juga telah mengembangkan teknologi untuk alat screening Covid-19 dengan metode seperti GeNose. Namun, otoritas negara setempat tidak mengizinkan, karena masih banyak alat screening Covid-19 yang lebih akurat, seperti rapid test antigen.

“Nanti alat ini tidak akurat, malah merusak penanggulangan pandemi. Dosanya banyak loh, dosanya tidak akan terampuni oleh bangsa Indonesia. (GeNose) tes ini tidak mungkinlah menggantikan tes antigen. Kalau ada orang yang memaksa menggantikan tes antigen, orang itu patut dicurigai. Karena orang itu ingin menjual produk yang tidak sempurna,” ujar Pandu.

Jika alat screening Covid-19 ini tidak sempurna, maka dapat calon penumpang kereta api dengan hasil negatif palsu (false negative). Imbasnya, memberikan keamanan palsu dan berpotensi menularkan Covid-19.

Berkaca pada penggunaan rapid test (tes cepat) antibodi, ketidakakuratan sebagai alat screening Covid-19 justru menyebabkan penanganan pandemi Covid-19 berlarut-larut.

“Tes cepat antibodi kesalahan fatal. Itu sulit diatasi. Sampai bertahun-tahun masih dipakai terus, padahal sudah tahu (tidak akurat), karena ini jualan, ada aspek komersialnya yang berbahaya dalam penanganan pandemi,” tutur Pandu.

Jika penanganan Covid-19 masih memuat aspek komersial, maka tahun depan Indonesia akan tetap dilanda pandemi. “Pengennya enggak (ada pandemi) sih (tahun depan). Tetapi, kalau kayak gini (penanganannya), bakalan susah,” ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi menyebut, PPKM Jawa-Bali yang digelar sejak 11 Januari dan diperpanjang hingga 8 Februari, tidak efektif memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM pada 11-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif, ucapnya, Minggu (31/1).

Semestinya PPKM dilaksanakan untuk mencegah mobilitas masyarakat. Namun, PPKM justru tidak berjalan sesuai dengan esensi kebijakan, karena tidak tegas dan tidak konsisten. Imbasnya, angka kasus positif Covid-19 di beberapa daerah pun tetap melonjak. Padahal, PPKM Jawa-Bali telah menyebabkan penurunan ekonomi.