Fadli Zon tak setuju Jokowi tunjuk langsung dewan pengawas KPK

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon, mengaku tak setuju dengan rencana Presiden Jokowi untuk menunjuk langsung dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Fadli meminta Jokowi melibatkan DPR dalam proses pemilihan tersebut.

"Mestinya ada satu proses yang tidak langsung dipilih oleh Presiden sebagai eksekutif. Mestinya ada campur tangan dari DPR dan lembaga terkait," kata Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, pelibatan DPR dan lembaga terkait diperlukan guna memastikan rekam jejak dewan pengawas. Menurutnya, anggota dewan pengawas KPK harus memiliki rekam jejak, kapasitas, serta integritas yang baik. 

Dewan pengawas juga diharapkan mendukung program-program pemberantasan korupsi. Karena itu, dia sangat berharap agar Jokowi melibatkan DPR untuk menyeleksi anggota dewan pengawas.

Ditanya apakah Gerindra telah mengusulkan calon anggota dewan pengawas pada Jokowi, Fadli menampiknya.

"Saya kira enggak ada ya," ucap Fadli.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan akan menunjuk langsung pimpinan dan anggota dewan pengawas KPK. Jokowi mengatakan, saat ini nama-nama calon anggota dewan pengawas masih digodok tim internal sebelum dilantik akhir tahun nanti.

"Nanti masih bulan Desember pelantikannya, masih digodok tim internal. Nanti kalau sudah, kita sampaikan," kata Jokowi usai pembukaan Konstruksi Indonesia 2019 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11).

Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019. Dalam Pasal 37A ayat 1 UU tersebut, disebutkan bahwa "dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, dibentuk dewan pengawas".