sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Adu jago FBR vs Pemuda Pancasila: Eksis karena desakan ekonomi dan patron

Anggota FBR dan Pemuda Pancasila kerap bentrok. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa ormas ini tetap eksis.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Sabtu, 27 Nov 2021 15:37 WIB
Adu jago FBR vs Pemuda Pancasila: Eksis karena desakan ekonomi dan patron

Sebuah bangunan seluas kira-kira setengah lapangan bulu tangkis yang berada persis di depan Pasar Lembang, Ciledug, Tangerang, Banten itu menyisakan puing-puing, setelah habis terbakar pada Jumat (19/11) malam. Bangunan tersebut merupakan pos komando (posko) organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila (PP).

“Semalam habis ada ribut-ribut di sini. Pos ini dibakar sama orang FBR (Forum Betawi Rempug),” kata seorang pedagang pecel lele yang berjualan di sebelah posko PP itu saat berbincang dengan Alinea.id, Sabtu (20/11).

Sering bentrok

Pedagang yang namanya minta tak disebutkan itu mengatakan, sekelompok anggota FBR menyerbu posko PP, usai mendengar kabar ada anggota mereka yang ditusuk anggota PP di sekitar Ruko Dian Plaza, tak jauh dari lokasi kejadian.

“Ada sekitar ratusan orang di sini yang ribut,” ucapnya.

Pertikaian antara anggota PP dan FBR, katanya, terjadi di sepanjang Jalan Raden Fatah, sekitar pukul 18.30 WIB.

"Saya langsung cepet beres-beres, karena takut jadi sasaran. Repot nanti urusannya," kata dia.

Ia mengatakan, gesekan antara anggota FBR dan PP terbilang sering terjadi di wilayah Pasar Lembang, Ciledug. Saksi mata lainnya, seorang pedagang sembako bernama Dadang mengatakan, sebelum kejadian, terlihat sekelompok orang ribut-ribut di sekitar Ruko Dian Plaza.

Sponsored

“Dari sana, terus menjalar ke sini,” ucap Dadang, Sabtu (20/11).

Kondisi posko Pemuda Pancasila (PP) yang porak-poranda sehabis bentrokan dengan Forum Betawi Rempug (FBR) di Pasar Lembang, Ciledug, Tangerang, Sabtu (20/11/2021). Alinea.id/Kudus Purnomo Wahidin.

Ia menerka, sekitar ratusan anggota FBR menyerbu posko PP. Aparat yang berjaga tak bisa berbuat banyak lantaran kalah jumlah.

Pascabentrokan, beberapa petugas dari Polres Metro Tangerang Kota dan Polda Metro Jaya tampak berjaga. Kapolsek Ciledug Kompol Poltar Aksi Lumban Gaol yang berada di lokasi kejadian menuturkan, situasi di sekitar Pasar Lembang dan Ciledug masih rawan terjadi kembali bentrok antara FBR dan PP.

“Makanya kami melakukan pengamanan agar tidak terjadi bentrok susulan,” kata Poltar, Sabtu (20/11).

Poltar mengatakan, sudah mengamankan beberapa terduga pelaku bentrokan dari PP. Katanya, masalah bermula dari penyerangan terhadap anggota FBR.

Terkini, Polres Metro Tangerang Kota sudah menetapkan empat tersangka, semuanya anggota PP. Sementara anggota FBR statusnya masih sebatas saksi.

Tiga tersangka dikenakan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang yang dilakukan bersama-sama. Sedangkan satu tersangka dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam.

Tahun ini, tercatat beberapa kali anggota FBR dan PP bentrok. Pada Senin (15/11), dua anggota ormas itu bertikai di daerah Meruya Selatan, Jakarta Barat. Posko PP di sana pun dibakar. Insiden diduga karena ada seorang anggota FBR tewas dikeroyok di Joglo, Jakarta Barat pada Minggu (14/11).

“Sering mereka gesekan. Masalahnya, kalau enggak rebutan lahan parkir ya wilayah pungutan lain,” ucap salah seorang warga setempat, Dika, Rabu (24/11).

Sebelumnya, pada 28 Oktober 2021 anggota dua ormas ini gesekan di daerah Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Lalu, pada 3 Februari 2021, FBR dan PP bentrok di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Sementara itu, anggota bidang media massa dan humas, Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Hery Badar Husen menjelaskan, pertikaian yang terjadi di Pasar Lembang hanya karena masalah harga diri.

“Gara-gara mereka (anggota PP) konvoi, lalu diteriaki, sehingga menyulut emosi. Namanya ormas, kalau sudah jalan lebih dari 10 orang, pasti rasa arogansinya muncul,” ucap Badar saat dihubungi, Kamis (25/11).

Sedangkan bentrok di Meruya Selatan, kata dia, karena ada unsur PP dari luar yang masuk dan memperkeruh suasana. Akibatnya terjadi konflik. Padahal, katanya, dua ormas itu sudah kondusif.

"Dia datang dari luar, kurang komunikasi. Terjadi ribut, akhirnya memicu serangan balasan dan sebagainya," ujar Badar.

Akar tumbuhnya kelompok vigilante

Badar menuturkan, sebenarnya pihaknya sudah berupaya meredam konflik antara anggota PP dan FBR. Salah satunya, dengan memberi penyuluhan hukum dari Badan Penyuluhan dan Pembinaan Hukum (BPPH) PP. Namun, cara itu tetap tak mampu mencegah konflik.

“Kami sudah berupaya mengimbau. Cuma, kalau mereka lagi jalan dan konvoi tiba-tiba ditimpuk, jadi marah,” kata dia.

Menurutnya, para pimpinan PP juga telah mengimbau agar patuh terhadap arahan dalam menyikapi konflik. Akan tetapi, ia mengakui, mengurus massa yang besar bukan perkara gampang.

 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpidato di depan massa Forum Betawi Rempug (FBR) dalam acara ulang tahun ke-18 FBR di Kemayoran, Jakarta, Minggu (8/9/2019)./ Foto Instagram forum_betawi_rempug.

"Cuma ya kadang-kadang yang namanya di lapangan itu, (ada) oknum-oknum yang tidak terima. Oknum-oknum yang bergerak sendiri, kan kita enggak bisa mengawasi juga," ucap Badar.

Alinea.id sudah berusaha mengonfirmasi konflik antara FBR dan PP kepada Ketua FBR Lutfi Hakim dan Sekjen FBR Daniel Al-Haj. Namun, hingga laporan ini terbit, keduanya tak merespons.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak mengatakan, maraknya bentrok anggota PP dan FBR di wilayah Jabodetabek, tak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi yang buruk dan penegakan hukum yang lemah.

"Mereka bebas beroperasi, akhirnya menguasai sektor-sektor ekonomi dan pasar," ucap Zaki ketika dihubungi, Senin (22/11).

Zaki melanjutkan, PP dan FBR menjadi pemain utama dalam pengamanan pasar, baik tradisional maupun modern, sentra-sentra strategis perekonomian, lahan-lahan parkir, dan tempat-tempat hiburan.

“Fungsinya sudah mirip polisi dan petugas pajak karena mereka memungut uang keamanan, baik harian maupun bulanan. Dan pasti, uang yang jumlahnya besar itu tidak masuk ke negara,” kata Zaki.

Rivalitas kedua ormas itu, sebut Zaki, tidak bisa dilepaskan juga dari relasi politik dengan elite partai yang berkuasa. Sehingga mereka merasa memiliki wewenang sebagai kepanjangan tangan partai dan penguasa.

“Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan Ketua MPR Bambang Soesatyo masih tercatat sebagai petinggi Pemuda Pancasila. Di daerah, mereka punya cantolan elite-elite DPRD,” tuturnya.

“FBR tidak jauh beda. Mereka mempunyai koneksi ke aparat, politisi, dan pejabat. Ini yang membuat kelompok vigilante (seorang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri) ini susah dibasmi, terus eksis.”

Zaki menyebut, ormas semacam PP dan FBR sangat dibutuhkan politisi sebagai ujung tombak politik penekan kelompok yang berseberangan. “Main keras untuk mengamankan proyek-proyeknya maupun mendapat tambahan penghasilan,” ucap Zaki.

Menurut dia, FBR dan PP memiliki basis kuat di akar rumput dan sangat piawai memperluas pengaruh. Tak heran, massa kedua ormas ini semakin meningkat seiring dengan kondisi ekonomi yang memburuk akibat pandemi. Sebab, menjadi pilihan pekerjaan alternatif untuk memperoleh penghasilan.

"Tak perlu skill atau keahlian khusus untuk masuk ke dalamnya, yang penting loyal dan punya keberanian saja,” ujarnya.

“Di Jabodetabek, kompetisi antar-vigilante mengerucut pada dua ormas itu. Jadi, tak mengherankan mereka paling sering terlibat bentrok.”

Infografik Alinea.id/Aisya Kurnia.

Lebih lanjut, ia menerangkan, FBR punya basis yang kuat karena mengusung identitas kebetawian, etnis yang termarginalisasi oleh pembangunan dan industrialisasi. Sedangkan PP mengusung jargon nasionalisme dan kepancasilaan untuk melegitimasi eksistensinya.

“PP sudah eksis jauh pada awal Orde Baru. Dulu, dia (PP) digunakan Orde Baru sebagai ‘tukang gebuk’ terhadap lawan-lawan politiknya. Saat ini, penguasa juga masih memanfaatkan untuk banyak kepentingan,” ucap dia.

Lantas, kondisi ekonomi membuat PP tak lagi hanya berfungsi sebagai “tukang gebuk” dan alat mobilisasi politik, tetapi merambah pada penguasaan pasar ekonomi gelap.

Zaki menilai, saat ini PP dan FBR tengah fokus memperluas wilayah kekuasaannya untuk mendulang keuntungan jauh lebih banyak, demi kepentingan jangka panjang organisasi.

“Mereka melakukan pungli-pungli dengan dalih menjaga keamanan. Itu terjadi dan terus berjalan karena good governance tidak berjalan dengan baik,” tuturnya.

Situasi demikian tentu tak menguntungkan bagi masyarakat, yang menjadi sasaran empuk pemerasan oknum ormas. Masyarakat, kata dia, dalam kesehariannya harus menghadapi lingkaran setan premanisme.

“Ini fenomena umum ekonomi-politik perkotaan, yang melibatkan masyarakat marginal, penegakan hukum yang tidak jalan, dan aparat yang tidak bersih,” ujar Zaki.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid