Gerindra anggap kritik PKS terhadap Prabowo taktepat

Elite Partai Gerindra kembali membela pernyataan ketua umumnya sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, yang dianggap lembek terkait krisis Laut Natuna Utara. Kini giliran Fadli Zon yang mengklarifikasi.

"Saya kira, sebenarnya bukan lembek. Tapi, Pak Prabowo itu berusaha realistic. Realistis dengan situasi yang ada," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/1).

Prabowo sebelumnya menyatakan, pemerintah mengutamakan jalur diplomatik dalam merespons krisis perairan Nanuta, Kepulauan Riau. Pertimbangannya, China merupakan sahabat baik Indonesia.

Pernyataan tersebut direspons sinis oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mitra Gerindra di luar pemerintahan pada 2014-2019. Partai bulan sabit kembar berpendapat, Prabowo semestinya tak menganggap remeh persoalan tersebut.

Gayung bersambut. Fadli berpandangan, komentar Juru bicara PKS, Muhammad Kholid itu, taktepat. Dalihnya, pernyataan Prabowo merujuk kekuatan pertahanan Indonesia yang tak sebanding dengan China.

"Kita tidak mempunyai kekuatan-kekuatan secara de facto untuk melindungi wilayah kita, wilayah ekonomi kita yang ada di wilayah Natuna itu. Jadi, Pak Prabowo berusaha untuk bagaimana kita berangkat dari realitas," tutur Anggota Komisi I DPR ini.

Politikus Gerindra sekaligus Juru bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, sebelumnya, menanggapi "nada minor" PKS terhadap Prabowo tersebut. Menurut dia, sikap damai bukan berarti taktegas.

Sengketa perairan Natuna antara Indonesia dengan "Negeri Tirai Bambu" kembali memanas belakangan ini. Menyusul adanya nelayan China yang menangkap ikan di sana dan dikawal armada penjaga pantai (coast guard).

TNI lantas mengerahkan KRI Tjiptadi-381 dan kapal perang lainnya ke lokasi. Mencegat kapal-kapal China dan mengawalnya keluar dari perairan Natuna.

Pemerintah lantas melayangkan nota protes. Sekaligus respons terhadap klaim China yang menganggap Natuna bagian dari teritorialnya atas dasar sembilan garis putus-putus (nine dash line).