Imbas penonaktifan 75 pegawai KPK, Harun Al Rasyid: Pencarian Harun Masiku alami kendala

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Al Rasyid, menyebut kebijakan penonaktifan 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK berimbas pada penanganan perkara. Menurutnya, banyak kasus yang sudah matang terbengkalai.

"Demikian juga beberapa kasus yang sudah matang untuk dilakukan operasi tangkap tangan itu enggak bisa kami lakukan untuk sementara ini," ujarnya di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Rabu (2/6).

Harun tidak spesifik menyebut kasus apa saja yang dimaksud. Kendati demikian, dia mengatakan perkara yang sudah matang lebih dari lima. "(Lebih dari lima kasus?) Lebih dan itu yang menurut saya pengaruhnya besar terhadap pemberantasan korupsi ini," jelasnya.

Selain penanganan perkara, penonaktifan 75 pegawai berimbas juga terhadap pencarian pihak-pihak yang masuk daftar pencarian orang (DPO) KPK di mana Harun Al Rasyid tergabung dalam tim pencari buronan.

Namun, Harun mengaku tidak bisa lagi menjalankan tugasnya usai Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 terbit. Salah satu poin dalam surat itu adalah meminta 75 pegawai yang tidak lolos TWK menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan.

"Ada beberapa dari anggota pegawai yang 75 itu adalah tim DPO. Jadi saya kira dengan penonaktifan dari 75 itu, saya kira pencarian DPO atas nama Harun Masiku (tersangka dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR 2019-2024) itu juga mengalami kendala dan hambatan," ucapnya.

Dalam TWK alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos. Dari jumlah itu 51 dipecat dan 24 akan dibina lagi. Sementara 1.271 yang lolos telah dilantik menjadi ASN pada Selasa (1/6).