IPW menduga ada upaya geser Ferdy Sambo dengan isu judi online

Indonesia Police Watch (IPW) memandang, isu perjudian online dan Irjen Ferdy Sambo, hanya untuk menggeser Pati Yanma Polri dan kawan-kawannya itu, dari jajaran elite Korps Bhayangkara. Terlebih, isu itu juga mengaitkan Ferdy Sambo dan para bandar judi online.

“IPW melihat bahwa skema tersebut dibuat seperti model yang biasa dibuat oleh anggota Polisi dan itu lengkap dengan data-datanya. Menurut saya ini adalah dari kelompok dalam internal Polri yang berlawanan dengan FS dan bertujuan menggusur FS dan kawan-kawan dari posisi elite Polri,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat dihubungi, Kamis (18/8).

Sugeng menyebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus turun tangan mengurus riuhnya isu tersebut. Namun dia mengakui, pembenahan dalam jajaran Polri perlu dilakukan demi kebaikan institusi.

Pembenahan harus tetap profesional dan tidak boleh asal menindak. Prinsip-prinsip hukum dapat digerakkan dan dikedepankan supaya masalah ini tuntas dan tidak menimbulkan perkara yang baru.

“Terkait pihak-pihak yang tersebut namanya sebagai jaringan FS harus diterapkan asas praduga tak bersalah,” ujar Sugeng.

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk segera memecat Irjen Ferdy Sambo. Pemecatan dilakukan mengingat Pati Yanma Polri itu adalah dalang utama pembunuhan terhadap Brigadir J.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, proses pemecatan dapat dimulai dengan sidang kode etik terhadap Sambo. Putusan PTDH atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat adalah harapan Kompolnas bagi jenderal bintang dua itu.

"Kompolnas mendorong sidang kode etik FS dapat segera dilaksanakan agar yang bersangkutan dapat segera diputuskan PTDH (pecat)," kata Poengky saat dihubungi, Kamis (18/8).

Poengky menyampaikan, pihaknya akan hadir pada sidang tersebut untuk memastikan Sambo ditendang dari Korps Bhayangkara. Untuk itu, pihaknya menunggu jadwal sidang tersebut digelar.

"Kompolnas akan hadir dalam sidang kode etik tersebut," ujar Poengky.