sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Jaksa Agung baru harus ungkap kasus Novel Baswedan

Kasus penembakan yang diduga dilakukan Novel tak dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan.

Gema Trisna Yudha
Gema Trisna Yudha Sabtu, 03 Agst 2019 14:07 WIB
Jaksa Agung baru harus ungkap kasus Novel Baswedan

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin harus memilih sosok ideal untuk mengisi posisi jaksa agung.

Menurut Neta, ada empat syarat yang dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam memilih jaksa agung baru. Salah satunya harus berkomitmen menuntaskan kasus-kasus hukum yang selama ini mandek di kejaksaan.

"Salah satunya kasus penembakan yang menyebabkan tersangka pencurian burung walet tewas di Bengkulu, yang diduga melibatkan penyidik senior KPK, Novel Baswedan," kata Neta dalam pernyataan tertulis, Sabtu (3/8).

Dia menjelaskan, penyelidikan kasus tersebut sudah rampung dengan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Namun pihak kejaksaan hingga saat ini tidak juga melimpahkannya ke pengadilan.

Keluarga korban juga sudah memenangkan praperadilan dan majelis hakim memerintahkan agar kejaksaan segera melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan.

"Tetapi jaksa agung tak peduli. BAP kasus Novel tetap disimpan di kejaksaan. Jajaran kejaksaan tidak peduli dengan rasa keadilan keluarga korban yang tewas akibat ditembak, yang diduga dilakukan Novel," katanya.

Seharusnya, Neta melanjutkan, kejaksaan segera melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan. Hal itu penting untuk memberi kepastian hukum terhadap Novel dan keluarga korban. 

"Keluarga korban terus menuntut, sementara Novel tersandera kasus hukum," ujarnya.

Sponsored

Syarat lain bagi jaksa agung baru dalam susunan kabinet Jokowi periode kedua nanti, adalah kesediaan untuk bekerja sama dengan Polri. Juga merupakan sosol yang berasal dari luar kejaksaan agar tidak "tersandera" dengan masa lalu.

Kriteria keempat adalah bukan kader partai politik. Neta mengatakan, penempatan kader parpol di posisi jaksa agung akan mengancam independensi Korps Adhyaksa dalam melakukan penegakan hukum secara berkeadilan.

"Presiden Jokowi diharapkan memilih figur Jaksa Agung yang bisa bekerjasama dengan Polri sehingga penegakan supremasi hukum dan kepastian hukum di periode terakhirnya sebagai presiden berjalan maksimal sesuai harapan masyarakat," kata Neta. (Ant)