Jelang Pemilu 2024, Mendagri harap TNI cegah potensi konflik

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap, jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat membantu mencegah potensi konflik dan penyaluran logistik pemilu. Peran tersebut dibutuhkan mengingat TNI memiliki jaringan yang luas untuk menjaga keamanan dan mengendalikan potensi konflik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Indonesia akan menggelar pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada 2024. Waktu pemungutan suara pemilu telah disepakati pada 14 Februari 2024. 

“Di mana pemilu dilaksanakan di tahun yang sama dengan pilkada, dan pilkadanya pertama kali serempak di 541 daerah kecuali, Gubenur (dan) Wakil Gubernur DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta),” kata Tito dalam keterangan, Jumat (24/6).

Tito melanjutkan, pemungutan suara pilkada serentak akan berlangsung pada November 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah me-launching tahapan awal pemilu pada 14 Juni 2022.

Selain itu, tak lama lagi tahapan pendaftaran peserta pemilu akan berlangsung. Kondisi ini akan membuat suhu politik kian meningkat karena kandidat mulai menghimpun basis massa. 

Menurutnya Ini akan berlanjut, apabila nanti pemilu digelar dalam dua putaran. Lantaran, tidak ada kandidat yang berhasil meraih suara 50% plus satu.

“Nah sehingga rekan-rekan sekalian memang ada beberapa problema yang perlu kita waspadai,” ujar Tito.

Mantan Kapolri ke-23 ini menuturkan, tak sedikit masyarakat yang masih bersifat pragmatis dan belum memahami esensi demokrasi. Sikap ini akan berpengaruh terhadap maraknya praktik politik uang. 

Sementara praktik tersebut akan mengurangi nilai demokrasi, bahkan menjadi potensi konflik. Belajar dari pemilu sebelumnya, pesta demokrasi tersebut rawan menimbulkan polarisasi, politik identitas, dan maraknya berita bohong.

Maka dari itu, dibutuhkan upaya untuk mengendalikan situasi tersebut. Perlu ada semacam cooling system, sistem untuk mendinginkan karena perbedaan potensi konflik pasti akan ada.

"Yang kita cegah adalah jangan sampai potensi itu menjadi konflik kekerasan yang menghancurkan antara anak bangsa,” ucap Tito.

Pengendalian tersebut, salah satunya membutuhkan peran dari jajaran TNI termasuk Polri yang merupakan bagian dari perekat bangsa. Ini dilakukan salah satunya dengan memetakan daerah yang memiliki kerawanan konflik. 

Dengan begitu, dukungan pasukan dapat disesuaikan berdasarkan tingkat kerawanan tersebut. Di lain sisi, dukungan TNI di bidang penyaluran logistik pemilu juga dibutuhkan. 

Terlebih TNI memiliki banyak sarana dan prasarana, baik di udara, laut, maupun darat. Dukungan tersebut dibutuhkan karena waktu penyediaan logistik begitu singkat. 

Baginya, tanpa dukungan TNI pendistribusian itu akan sulit berjalan cepat, mengingat kondisi geografis Indonesia yang begitu luas.

“Oleh karena itu (dukungan) distribusi logistik dari rekan TNI dan Polri seperti tahun-tahun sebelumnya di masa-masa sebelumnya sangat diperlukan,” tandas Tito.