Kasus Covid kembali naik, pemda diminta memastikan kesiapan faskes

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta, agar pemerintah daerah memastikan kesiapan fasilitas kesehatan. Mulai dari jumlah rumah sakit, ketersediaan obat-obatan, tabung oksigen, kebutuhan dan ketersediaan fasilitas isolasi terpusat jika nantinya dibutuhkan, dan juga kesiapan tenaga Kesehatan di setiap wilayah.

“Dengan lonjakan kasus aktif Covid-19 di Tanah Air karena varian Omicron beberapa hari terakhir, pemerintah pusat langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan semua fasilitas kesehatan. Persiapan-persiapan sebagai langkah antisipasi ini, harus dipastikan mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali,” ujar Menko Airlangga, dalam rapat pembahasan teknis dan evaluasi level PPKM pada Jumat (4/2). 

Menko Airlangga menerangkan, adapun proporsi kasus konfirmasi harian, kasus aktif, dan kematian untuk luar Jawa-Bali relatif masih rendah. Namun, tren kenaikan selama beberapa waktu terakhir ini sudah cukup tinggi. 

“Hal ini patut menjadi perhatian kita semua, dan menjadi kewaspadaan kita untuk segera menyiapkan langkah-langkah antisipasi," pungkasnya.

Berdasarkan data Komite PCPEN, data Kasus Aktif per 3 Februari 2022 pada 27 provinsi di luar Jawa Bali, dibandingkan dengan data per 1 Januari 2022, terdapat 16 provinsi yang kasus aktifnya mengalami kenaikan di atas 80%.

“Ada 11 provinsi di luar Jawa-Bali yang jumlah kasus aktifnya di atas 200 kasus. Bahkan 4 provinsi yaitu Provinsi Lampung, Sumatera Utara, Papua dan Riau memiliki jumlah kasus aktif di atas 500 kasus," kata Airlangga Hartarto.

Diketahui, untuk wilayah luar Jawa-Bali, penambahan kasus konfirmasi harian per 3 Februari 2022 sebanyak 1.736 atau 6,4% dari total kasus harian nasional yang sebanyak 27.197 kasus. 

“Dari jumlah kasus harian tersebut sebanyak 1.727 kasus karena transmisi lokal sedangkan imported cases sebanyak 9 kasus, yang berarti 99,5% kasus di Luar Jawa Bali karena transmisi lokal," pungkasnya.

Kemudian, untuk jumlah kasus aktif wilayah di luar Jawa Bali sebanyak 6.801 kasus atau 5,9% dari total kasus aktif nasional yang mencapai 115.275 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak empat kasus atau 10,5% dari total kematian nasional yang sebanyak 38 kasus kematian. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan, kriteria penerapan level PPKM di luar Jawa Bali menggunakan beberapa parameter dan indikator sebagai berikut:

(1) Transmisi komunitas/tingkat penularan (jumlah kasus, kematian, rawat inap); 
(2) Kapasitas respons (testing, tracing, treatment/ BOR), mempertimbangkan capaian vaksinasi di kabupaten/kota (capaian vaksinasi dosis-2 dan vaksinasi lansia, untuk mendorong pemerintah daerah mengakselerasi dosis primer lengkap).
(3) Mempertimbangkan jumlah populasi penduduk (untuk kabupaten/kota dengan penduduk kecil yaitu <100.000, perlu penyesuaian level PPKM).
(4) Mempertimbangkan jumlah kasus konfirmasi per 100.000 penduduk per minggu (untuk kabupaten/kota dengan kasus konfirmasi < 2 kasus per 100.000 penduduk, perlu penyesuaian level PPKM).