Kaya bahasa, bupati di Papua hadapi warga dengan kira-kira

Pemerintah meminta kekayaan bahasa di Papua dan Papua Barat dikelola dengan lebih baik lantaran dapat menyebabkan masalah komunikasi antarwarga. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mencontohkan pengalamannya bersama Bupati Pegunungan Bintang didemo penduduk saat hendak meresmikan sebuah SMP di "Bumi Cenderawasih".

Keanekaragaman bahasa di Papua dan Papua Barat dapat menyebabkan masalah komunikasi antar warga. Bahkan, kata dia, penguasa setempat pun terkendala dalam berkomunikasi dengan warganya akibat keanekaragaman bahasa ini.

Ia mengungkapkan, antar distrik di Papua dan Papua Barat bisa saja memiliki bahasa berbeda. Ketika berkunjung di Kabupaten Pegunungan Bintang untuk meresmikan sebuah SMP, Papua, Muhadjir dan bupati setempat dicegat dan didemo warga.

"Saya diminta tetap di mobil dan beliau (bupati Pegunungan Bintang) turun. Saya melihatnya (mengobrol dengan demonstran). Feeling saya, sebenarnya bahasa Pak Bupati dan masyarakat itu tidak nyambung. Setelah Pak Bupati masuk ke mobil, saya tanya, 'Pak Bupati, masyarakat tadi minta apa?'" ucapnya dalam webinar Senin (3/5).

Bupati Pegunungan Bintang, sambung Muhadjir, mengaku tidak banyak mengerti berbagai tuntutan warganya saat berdialog lantaran terdapat tujuh bahasa berbeda dalam pertemuan tadi. Warga umumnya meminta dibangunkan jalan setelah fasilitas tertentu diresmikan.

"Pak Bupati paham yang dimaksud? Ya, enggak juga. Saya kira-kira saja. Biasanya memang begitu. Kalau sudah diberi fasilitas, biasanya minta jalan. Jadi, Pak Bupati pun main kira-kira ketika menghadapi warganya," terangnya. "Ini pengalaman, saya tidak omong kosong."

Muhadjir melanjutkan, perlu ada dua atau tiga bahasa utama di Papua dan Papua Barat untuk memudahkan komunikasi sembari melestarikan bahasa ibu. Kemudian, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa resmi dan dapat digunakan seluruh lapisan masyarakat.